SUKABUMIUPDTAE.com - Anggota DPRD Jawa Barat sekaligus menjabat Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyoroti banyaknya kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang kontroversial, khususnya terkait kebijakan wajib militer bagi para siswa yang dianggap memiliki kebutuhan khusus.
Hal itu disampaikan Ono saat menghadiri forum konsolidasi internal PDIP di Kota Sukabumi Sabtu (10/5/2025). Menurutnya kebijakan Gubernur Dedi tidak sesuai dengan Kurikulum Pendidikan di Indoensia.
“Kenapa kita kritisi? Karena awalnya beliau menyampaikan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu harus masuk barak militer dan dalam waktu enam bulan sampai satu tahun, tentunya ini tidak sesuai dengan kurikulum pendidikan Indonesia, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana anak itu tidak bisa dilibatkan dalam hal-hal terkait dengan pertahanan negara,” ujar Ono kepada sukabumiupdate.com.
Baca Juga: Ono Surono Dijodohkan dengan Acep Adang Ruhiyat di Pilgub Jabar 2024
Selain itu, kebijakan tersebut juga dipandang akan memakan anggaran yang cukup besar karena harus menghdirkan guru ke barak militer untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa di tengah efisiensi anggaran.
“Saat ini kan hanya dua minggu masuk ke barak militer itu yang katanya tanpa penghilangan hak anak menerima pendidikan. Gurunya datang ke barak ya menurut saya merepotkan, pada saat per hari ini harus ada efisiensi ternyata guru harus suruh bolak-balik antara sekolah ke barak militer,” kata dia.
Baca Juga: Asep Japar hingga Ono Surono Hadiri Seren Taun Desa Pulosari Sukabumi
“Yang kedua kalaupun di situ ada pendidikan karakter, pendidikan bela bangsa kenapa tidak TNI polrinya yang datang ke sekolah karena itu pasti lebih efisien dari sisi anggaran,“ tambah dia.
Menurutnya, dengan rencana anggaran untuk program wamil sekitar Rp6 miliar untuk sekitar 900 siswa itu akan lebih efektif dan efisien ketika pemerintah menghadirkan langsung TNI/Polri ke setiap sekolah.
Politisi senior PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa saat ini anggaran yang rencananya hanya untuk 900 orang itu sebesar Rp6 miliar. Menurutnya angka tersebut sangat tinggi sekali.
Baca Juga: DPRD Jabar: Wacana Perluasan Kota Sukabumi Harus Dibicarakan, Jangan Sampai Ganggu KSU
"Tapi pada saat misalnya polisinya, tentaranya, datang ke sekolah, kan sekolah kasih tahu anak-anak yang berkebutuhan khusus masukin ke ruangan tertentu, ada satu hari satu jam rutin setiap minggu berapa kali, mereka datang, sama saja." tuturnya mencontohkan.
Meski demikian, Ono menyebut bukanlah gubernur KDM kalau kebijakannya tidak viral. "Tapi sekali lagi, kalau tidak viral bukan KDM, karena KDM adalah gubernur konten,“ pungkasnya.
