SUKABUMIUPDATE.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan seluruh gugatan Ence Benno terkait pemberhentiannya sebagai Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan dua keputusan Bupati Sukabumi tentang pemberhentian Ence Benno batal atau tidak sah.
Putusan dengan Nomor Perkara 137/G/2026/PTUN.BDG tersebut dibacakan pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Amar putusan juga memerintahkan Bupati Sukabumi mencabut kedua keputusan pemberhentian itu serta merehabilitasi atau memulihkan kembali hak, kedudukan, jabatan, harkat, dan martabat Ence Benno sebagai Kepala Desa Babakanjaya periode 2023-2031.
Kuasa hukum Ence Benno, Moh Amin, mengatakan gugatan kliennya dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara. Meski demikian, majelis hakim menolak permohonan penundaan yang diajukan pihak penggugat.
"Yang pokok perkara dikabulkan seluruhnya. Yang tidak dikabulkan itu penundaan. Tapi kan maksud kita ke pokok perkaranya," kata Amin saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah dua keputusan Bupati Sukabumi Nomor 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya atas nama Ence Benno. Kedua keputusan tersebut merujuk pada SK tertanggal 17 Juni 2026, tetapi diterima Ence pada waktu berbeda, yakni 17 Juni 2026 pukul 10.00 WIB dan 19 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.
Selain memerintahkan pencabutan kedua keputusan itu, majelis hakim juga mewajibkan Bupati Sukabumi memulihkan hak-hak Ence sebagai kepala desa, termasuk hak keuangan berupa penghasilan tetap dan tunjangan serta fasilitas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Amin mengatakan, pihaknya belum dapat menjelaskan secara rinci pertimbangan majelis hakim, termasuk apakah perbedaan waktu penerimaan dua salinan SK menjadi salah satu pertimbangan dalam putusan tersebut. Sebab, hingga wawancara berlangsung, pihaknya masih berupaya mengunduh salinan lengkap putusan melalui sistem e-Court.
"Salinan putusannya sudah masuk, tapi masih berusaha kita download. Jadi, pertimbangan secara seluruhnya kami belum bisa mengetahui atau berkomentar. Tapi untuk petikan putusannya, ya itu tadi yang saya kirim," ujarnya.
Baca Juga: Hilang dari Ladang Belakang Rumah, Lansia di Cidadap Sukabumi Ditemukan Di Bawah Tumpukan Bambu
Menurut Amin, amar putusan yang menyatakan kedua SK batal atau tidak sah, memerintahkan pencabutan, serta pemulihan jabatan dan hak Ence menunjukkan bahwa tuntutan pihak penggugat dalam pokok perkara dikabulkan seluruhnya.
Meski demikian, putusan tersebut belum serta-merta membuat Ence kembali menjalankan tugas sebagai kepala desa. Amin mengatakan pihaknya masih menunggu apakah Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan menempuh upaya hukum banding.
"Masih memiliki upaya banding. Kita tinggal lihat saja apakah upaya itu digunakan atau tidak," katanya.
Amin menyebut pihaknya akan memantau perkembangan dalam 14 hari ke depan. Apabila tidak ada upaya banding dan putusan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, menurutnya, Bupati Sukabumi harus melaksanakan amar putusan, termasuk memulihkan kedudukan Ence sebagai Kepala Desa Babakanjaya.
Baca Juga: 4 Karyawan Terluka, Dugaan Pemicu Kebakaran Pabrik Bolu di Cibadak Sukabumi
"Kalau memang tidak banding, inkrah, ya harus segera dipulihkan. Artinya, SK pemberhentian itu sudah tidak berlaku lagi, sehingga dikembalikan seperti semula sebelum ada SK itu," ucapnya.
Terkait langkah Ence untuk kembali menjalankan tugas pemerintahan desa, Amin mengatakan pihaknya masih menunggu tindakan dari Bupati Sukabumi. Menurutnya, pelaksanaan putusan dan mekanisme pemulihan jabatan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, Bupati terlebih dahulu harus mencabut keputusan pemberhentian yang menjadi objek gugatan, kemudian melaksanakan pemulihan kedudukan Ence sebagaimana diperintahkan majelis hakim.
"Kami menunggu saja seperti apa langkah-langkah dari bupati. Yang pasti saya menghimbau semua pihak menghormati putusan yang ada, baik itu bupati maupun masyarakat yang pro dan kontra. Kita sama-sama menghormati," katanya.
Baca Juga: Tidak Ada Pengakuan Persetubuhan, Dugaan Cabul Oknum Guru di Ciemas Sukabumi ke Anak Laki-laki
Sementara itu, mengenai penolakan permohonan penundaan, Amin menjelaskan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi putusan dalam pokok perkara. Menurut dia, majelis hakim kemungkinan menilai keberlangsungan pemerintahan desa tetap dapat berjalan meskipun Ence tidak menjabat karena terdapat penjabat (Pj) kepala desa.
"Keberlangsungan pemerintahan desa tetap berjalan walaupun tidak ada Pak Benno sebagai kepala desa, masih bisa dilakukan oleh Pj. Sehingga penundaan itu ditolak. Artinya, itu tidak berpengaruh pada pokok perkara," jelasnya.
Dengan demikian, Pj Kepala Desa Babakanjaya Ujat Sudrajat masih menjalankan tugas selama proses hukum belum berkekuatan hukum tetap. Amin mengatakan pemulihan jabatan Ence harus dilaksanakan setelah putusan inkrah.
Dalam amar putusan perkara tersebut, majelis hakim juga menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp397.500.

















