Teknologi artificial intelligence (AI) mulai dilirik sebagai solusi untuk memangkas birokrasi pemerintahan. Kali ini, Belanda berencana mengurangi sekitar 25.000 pegawai negeri sipil (PNS) dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
Rencana tersebut menargetkan pengurangan sekitar 15 persen jumlah pegawai pemerintah. Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat anggaran hingga 3,5 miliar euro atau sekitar Rp71 triliun setiap tahun mulai 2035.
Meski begitu, sektor kepolisian dan pertahanan dikecualikan dari kebijakan tersebut. Sementara sejumlah kementerian, inspektorat, dan lembaga pemerintah lainnya berpotensi mengalami pengurangan pegawai hingga 60 persen.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Belanda menciptakan birokrasi yang lebih sederhana, produktif, dan efisien.
Di sisi lain, pemanfaatan AI juga memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan pekerjaan manusia. Apakah teknologi ini akan menjadi solusi efisiensi atau justru semakin banyak menggantikan tenaga kerja?
