70 Persen Warga RI Kena Scam, Kerugian Capai Rp104,3 Triliun: Modus dan Alasan Mudah Tertipu

70 Persen Warga RI Kena Scam, Kerugian Capai Rp104,3 Triliun: Modus dan Alasan Mudah Tertipu

Ilustrasi AI. penipuan online (Sumber: gemini)

SUKABUMIUPDATE.com - Tingginya angka penipuan daring (scam) di Indonesia bukan sekadar persoalan kecanggihan teknologi pelaku, melainkan strategi eksploitasi rasa percaya di ruang komunikasi pribadi. Hal tersebut terungkap dalam laporan terbaru bertajuk "State of Scams in Indonesia 2026" yang dirilis oleh Global Anti-Scam Alliance (GASA) pada Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan survei terhadap 1.160 responden dewasa yang dilakukan pada Maret hingga April 2026, sekitar 70 persen masyarakat Indonesia tercatat pernah menjadi korban penipuan digital dalam setahun terakhir—meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 66 persen. Total kerugian finansial akibat kejahatan ini pun menembus angka fantastis, yakni Rp104,3 triliun.

Mengapa Orang Indonesia Mudah Tertipu?

Direktur Asia-Pasifik GASA, Brian Hanley, menjelaskan bahwa kunci utama keberhasilan pelaku kejahatan siber di Indonesia adalah pemanfaatan aplikasi sehari-hari yang dianggap aman dan personal oleh masyarakat.

Menurut GASA, kanal yang paling sering menjadi pintu masuk penipuan adalah panggilan telepon serta layanan pesan instan dan media sosial, terutama WhatsApp dan Facebook (termasuk Facebook Messenger), disusul Telegram, SMS, unggahan media sosial, email, hingga lokapasar (marketplace).

Baca Juga: 2 Hujan Meteor Malam Ini, Leonid Capai Puncak Disusul Alpha-Monocerotid Sampai 25 November

“Aplikasi-aplikasi ini begitu familier dalam keseharian masyarakat sehingga sudah ada rasa percaya yang tertanam. Ini adalah lingkungan yang sangat pribadi dan tepercaya, di mana para penipu sengaja memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk melancarkan aksinya,” ungkap Brian Hanley saat peluncuran laporan di Jakarta.

Kemudahan transaksi melalui metode pembayaran instan—seperti transfer bank dan dompet digital (e-wallet)—juga mempercepat perpindahan dana sebelum korban menyadari kejanggalan. Tercatat, sebanyak 57 persen korban mengirimkan uangnya lewat jalur pembayaran digital instan tersebut.

Tiga Modus Terbanyak dan Lonjakan Nilai Kerugian

Dalam risetnya, GASA memetakan tiga modus penipuan daring yang paling banyak menjerat warga Indonesia:

Penipuan pemberian dana tak terduga (iming-iming hadiah, bantuan, atau transfer salah kirim). Penipuan belanja daring (transaksi fiktif atau barang tidak sesuai pesanan). Penipuan investasi bodong dengan janji imbal hasil tinggi.

Baca Juga: Dugaan Cabul Oknum Guru SD di Ciemas Sukabumi, Polisi: Korban 8 Anak Laki-laki

Maraknya penipuan berkedok investasi menjadi pemicu utama melonjaknya rata-rata kerugian per korban, yakni mencapai Rp4,89 juta—naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata tahun lalu yang berada di bawah Rp2 juta.

“Kenaikan rata-rata kerugian tersebut dipengaruhi oleh maraknya penipuan investasi, karena nilai kerugian dari sektor investasi memang jauh lebih besar,” jelas Hanley.

Korban Berulang hingga Ancaman bagi Anak-Anak

Laporan GASA 2026 juga menyoroti tingginya tingkat kerentanan berulang. Sebanyak 47 persen responden mengaku pernah mengalami percobaan maupun kejadian scam lebih dari satu kali. Bahkan, 22 persen orang tua melaporkan bahwa penipuan digital kini turut menyasar anak-anak mereka.

Di luar kerugian materi yang dialami oleh 10 persen responden—termasuk akibat pencurian data pribadi—dampak psikologisnya pun sangat serius. Sekitar 76 persen korban yang kehilangan uang mengaku mengalami tekanan hingga gangguan kesehatan mental tingkat sedang sampai berat.

Baca Juga: Tangis Histeris Ibu Korban Pembunuhan di Sukabumi, Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Sayangnya, tingginya kasus penipuan ini masih dibarengi dengan rendahnya tingkat pelaporan resmi dari masyarakat, sehingga pendataan korban kerap terhambat. Karena itu, GASA menekankan pentingnya kecepatan laporan dari masyarakat serta penguatan sinergi lintas lembaga, termasuk langkah penanganan yang telah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Sumber: Tempo.co

 

Berita Terkini