SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Jaenudin, menyoroti persoalan layanan kesehatan dan banyaknya kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendadak nonaktif akibat ketidakakuratan data kemiskinan (desil).
Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Kampung Bantargadung Hilir, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Di hadapan warga dan jajaran pemerintah setempat, Sekretaris Komisi V DPRD Jawa Barat ini menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menyiapkan skema perlindungan kesehatan agar warga kurang mampu yang belum ter-cover BPJS tetap mendapatkan pelayanan medis secara gratis.
“Kita terus membantu pasien-pasien yang belum ter-cover BPJS PBI maupun peserta mandiri. Dana bantuan dari Pemprov Jawa Barat itu langsung ditempatkan di masing-masing rumah sakit milik provinsi. Untuk di Kabupaten Sukabumi, rumah sakit milik provinsi adalah RSUD Jampangkulon. Intinya, tidak boleh ada pasien yang ditolak berobat, baik di rumah sakit milik provinsi maupun rumah sakit milik pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat,” tegas Jaenudin.
Baca Juga: Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Terbaru, Siapkan Era Baru Agen 007
Memahami Dana Bantuan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Sebagai informasi bagi masyarakat, skema bantuan pembiayaan kesehatan yang ditempatkan di rumah sakit milik Pemprov Jawa Barat—seperti RSUD Jampangkulon di wilayah Sukabumi—dirancang sebagai jaring pengaman sosial (safety net) bagi warga miskin atau rentan miskin yang mengalami kondisi darurat medis namun belum memiliki jaminan kesehatan aktif.
Melalui alokasi anggaran kesehatan daerah yang dikelola langsung oleh fasilitas kesehatan provinsi, masyarakat tidak mampu yang memenuhi syarat administratif (seperti KTP/KK Jawa Barat dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat) dapat langsung ditangani tanpa terkendala biaya pendaftaran maupun perawatan awal.
Solusi BPJS Nonaktif Akibat Kesalahan Data Desil
Dalam forum tersebut, Jaenudin juga menyoroti banyaknya keluhan warga terkait penonaktifan kartu BPJS PBI akibat pembaruan sistem peringkat kesejahteraan (desil). Menurutnya, ketidaksesuaian data kerap terjadi karena proses verifikasi di lapangan belum sepenuhnya melibatkan pihak desa.
“Banyak kartu BPJS yang tidak aktif karena penyesuaian desil yang bermasalah dan tidak sesuai kondisi riil di lapangan. Tadi kita juga hadirkan Dinas Sosial. Contohnya, ada seorang kakek yang seharusnya masuk kategori desil 2 (sangat miskin), tetapi di data justru tercatat desil 8 (mampu). Data ini tidak permanen dan bisa diubah menggunakan rekomendasi RT, RW, serta pemerintah desa dalam masa tenggang tiga bulan,” jelasnya.
Baca Juga: Damkar Sukabumi Turun Tangan Bantu Pemakaman Jenazah Berbobot 200 Kg ke Liang Lahat
Prosedur Perbaikan Data Desil bagi Warga
Bagi masyarakat yang mengalami penonaktifan BPJS PBI atau merasa peringkat desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, pembaruan data dapat segera diajukan melalui tahapan berikut:
Lapor ke Tingkat Lingkungan dan Desa/kelurahan: Ajukan keberatan ke pengurus RT dan RW setempat untuk mendapatkan surat pengantar atau rekomendasi resmi yang menerangkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Musyawarah Desa/Kelurahan: Bawa rekomendasi RT/RW beserta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) ke kantor desa. Pemerintah desa akan memverifikasi dan mengusulkan perubahan data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Verifikasi Dinas Sosial: Usulan dari desa akan diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk divalidasi sebelum diajukan pembaruan ke Kementerian Sosial RI agar kepesertaan BPJS PBI dapat diaktifkan kembali.
Baca Juga: Kebakaran Hanguskan Rumah dan Apotek di Sriwidari Sukabumi, Kerugian Ditaksir Rp100 Juta Lebih
Dengan adanya kejelasan jalur bantuan di RSUD Jampangkulon serta mekanisme perbaikan data desil di tingkat desa, Muhammad Jaenudin berharap warga Kabupaten Sukabumi tidak lagi merasa takut atau bingung saat membutuhkan layanan kesehatan mendesak. (Adv)















