Oleh: Irwan One Ariefyanto, Wartawan Senior
Di dunia kerja pada umumnya, dana pensiun adalah hadiah yang baru bisa dinikmati setelah rambut memutih, lutut berbunyi setiap kali berdiri, dan punggung sering terasa pegal. Sebagian besar orang harus melewati puluhan tahun bekerja, menghadapi target bulanan, evaluasi tahunan, kemacetan harian, hingga berbagai ketidakpastian ekonomi sebelum akhirnya dapat beristirahat dengan sedikit rasa aman. Dalam politik, rupanya tersedia jalur yang jauh lebih ramah usia.
Menurut Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 1978, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun seumur hidup sebesar seratus persen dari gaji pokok terakhir yang diterima. Penjelasan undang‑undang tersebut bahkan menyebut bahwa setiap pemberhentian dianggap dengan hormat, kecuali jika Majelis Permusyawaratan Rakyat menentukan sebaliknya. Dengan kata lain, seseorang tidak perlu menunggu usia lanjut untuk menikmati jaminan hari tua dari negara apabila ia pernah menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan.
Di situlah perbandingan muncul di benak publik. Ketika seorang pejabat dapat memperoleh hak pensiun seumur hidup pada usia yang relatif muda, jutaan pekerja biasa masih harus memikirkan cara menyelesaikan cicilan rumah, biaya pendidikan anak, iuran kesehatan, dan setumpuk tagihan yang selalu datang tepat waktu. Perbandingan ini bukan semata‑mata soal angka yang masuk ke rekening setiap bulan. Ia menyentuh rasa keadilan dan harapan bahwa setiap privilese besar yang diberikan negara seharusnya diimbangi dengan kontribusi publik yang juga besar.
Baca Juga: Timnas Spanyol Kalahkan Republik Ceko 2-0, La Roja Kokoh di Puncak Grup A3
Karena itu, setiap kali muncul pembicaraan mengenai hak dan fasilitas pejabat negara, yang dinilai masyarakat bukanlah hak tersebut semata. Publik selalu kembali pada pertanyaan sederhana: apa hasil yang telah diberikan jabatan itu untuk kehidupan sehari‑hari mereka? Jika sebuah posisi memberikan kehormatan, pengaruh, fasilitas, dan jaminan masa depan yang begitu besar, wajar apabila masyarakat merasa berhak menilai seberapa besar manfaat yang dihasilkan selama jabatan itu dipegang.
Pertanyaan itu semakin menarik ketika dikaitkan dengan gagasan regenerasi politik dan keterwakilan generasi muda di pucuk pemerintahan. Selama beberapa tahun terakhir, publik sering mendengar pentingnya memberi ruang kepada pemimpin yang lebih muda. Gagasan tersebut pada dasarnya positif: negara memang membutuhkan energi baru, perspektif baru, dan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan zaman yang terus berubah. Namun masyarakat juga berharap bahwa keterwakilan generasi muda tidak berhenti pada simbol dan usia semata. Yang lebih penting adalah dampak yang dapat dirasakan oleh mereka yang berada di luar pagar istana.
Sebab hingga hari ini, persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah. Lapangan kerja yang memadai belum mudah diperoleh semua orang. Harga kebutuhan pokok masih sering membuat banyak keluarga menghitung ulang pengeluaran bulanan mereka. Setiap musim kemarau, kebakaran hutan dan kabut asap kembali hadir seolah memiliki jadwal tahunan yang tidak pernah absen. Jutaan anak muda terus berjuang memasuki dunia kerja melalui jalan yang jauh lebih panjang daripada sekadar pidato tentang regenerasi.
Baca Juga: Cuaca Jabar 13 November 2026, Sukabumi Hujan di Siang Hari
Mereka adalah lulusan yang mengirim puluhan lamaran tanpa jaminan panggilan wawancara, peneliti muda yang bertahan dengan fasilitas terbatas, atlet yang berlatih bertahun‑tahun untuk mewakili bangsa, serta pelaku usaha rintisan yang membangun bisnis dari rumah kontrakan dengan modal pas‑pasan. Mereka tidak meminta perlakuan istimewa. Yang mereka harapkan hanyalah kesempatan yang terbuka secara adil bagi siapa pun yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja keras.
Dalam suasana perdebatan itulah, pada Kamis, 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.
Lakon perpisahan dimulai dari Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri tersebut dengan nada penuh penghargaan dan menyebut Gibran sebagai sosok yang bersikap kesatria serta berjiwa negarawan. Di hadapan kamera publik, salaman, cium tangan, dan pelukan hangat menutup salah satu babak politik yang sejak awal tidak pernah sepi dari perhatian. Adegan itu mengingatkan pada penutup drama keluarga, hanya saja panggungnya bukan ruang tamu, melainkan pusat kekuasaan negara.
Dari istana, surat pengunduran diri diserahkan kepada pimpinan MPR di Senayan. Pertemuan berlangsung singkat dan tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan pengunduran diri tersebut. Ketika alasan tidak disampaikan secara terbuka, ruang tafsir akan membesar dengan sendirinya. Namun pada akhirnya, demokrasi tidak menuntut kita membaca isi hati seseorang; yang dapat dinilai publik adalah jejak kebijakan, kinerja jabatan, dan konsistensi aturan yang berlaku bagi semua orang.
Kini perhatian para elite politik beralih ke hal yang akrab dalam dunia kekuasaan: siapa yang akan mengisi kursi yang ditinggalkan. Nama‑nama mulai dihitung, komunikasi politik semakin intensif, dan kemungkinan koalisi kembali menjadi bahan diskusi. Mekanisme konstitusional berjalan sebagaimana mestinya, sementara para aktor politik sibuk membaca peluang dan menghitung arah angin.
Namun di luar gedung parlemen dan istana, ada pertanyaan yang jauh lebih sederhana daripada seluruh kalkulasi tersebut.
Bayangkan sebuah kubik kantor di kawasan Tangerang menjelang magrib. Sebagian lampu sudah dimatikan untuk menghemat listrik. Seorang karyawan menyelesaikan pekerjaannya sambil mengecek sisa saldo rekening hingga akhir bulan. Besok pagi ia harus kembali bekerja; cicilan dan tagihan rumah tangga tidak pernah mengambil cuti. Masa pensiun masih terasa jauh di ujung cakrawala. Di sela‑sela membaca berita politik di ponselnya, ia bertanya kepada rekan kerjanya:
“Sebetulnya, wakil presiden itu kerjanya apa, sih?”
Pertanyaan itu mungkin terdengar naif, tetapi justru di situlah letak persoalannya. Bagi masyarakat, sebuah jabatan pada akhirnya diukur dari manfaat dalam kehidupan sehari‑hari. Mereka tidak berbelanja dengan simbol politik, tidak membayar listrik dengan seremoni kenegaraan, dan tidak mengangsur rumah menggunakan siaran pers. Yang mereka rasakan adalah harga beras, ketersediaan pekerjaan, kualitas layanan publik, dan peluang memperbaiki kehidupan keluarga.
Karena itu, persoalan sesungguhnya bukan siapa yang menduduki atau meninggalkan kursi kekuasaan. Yang lebih penting adalah apakah sistem politik benar‑benar memberi kesempatan setara bagi talenta terbaik bangsa untuk ikut menentukan arah negara. Indonesia tidak kekurangan anak muda yang cerdas, bekerja keras, dan mampu memimpin. Yang masih dipertanyakan adalah apakah mereka punya akses yang sama untuk memasuki ruang pengambilan keputusan.
Baca Juga: Barang Dagangan Hilang, Pedagang Kopi 24 Jam di Alun-alun Kota Sukabumi Rugi Jutaan Rupiah
Jangan sampai regenerasi hanya menjadi pergantian usia penghuni ruangan, sementara pintu masuk tetap dijaga oleh silsilah keluarga yang sama. Jangan sampai semangat memberi ruang bagi generasi muda berubah menjadi sekadar penggantian wajah tanpa perubahan aturan kesempatan.
Sebab dalam republik ini, masa depan anak muda seharusnya ditentukan oleh kemampuan, integritas, dan prestasinya, bukan kedekatan darah dengan pusat kekuasaan. Jika sistem dapat begitu ramah memberikan jaminan masa depan bagi pejabat yang berhenti muda, wajar jika masyarakat berharap sistem yang sama juga lebih murah hati menyediakan pekerjaan layak, kesempatan adil, dan masa depan terbuka bagi jutaan anak muda Indonesia yang selama ini berjuang tanpa karpet merah.
