Terkuaknya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik. Kasus ini semakin menyita perhatian setelah tiga perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka.
Penyidik mengungkap dugaan penyadapan yang berlangsung pada 2025–2026. Bukan hanya komunikasi Presiden, sejumlah pejabat negara, elite partai politik, pimpinan redaksi media, aktivis, hingga pengusaha juga disebut menjadi target.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga memanfaatkan sistem intersepsi server LIMS. Bahkan, file rekaman dan log aktivitas sistem disebut sempat dihapus untuk menghilangkan jejak.
Kini, ketiga tersangka telah ditahan dan dijerat dengan sejumlah pasal dalam UU ITE serta KUHP.
Lantas, apa sebenarnya motif di balik dugaan penyadapan ini? Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan teknologi intersepsi di lingkungan penegak hukum
