SUKABUMIUPDATE.com – Aksi pencegatan truk Over Dimension Over Load (ODOL) oleh warga di wilayah Lengkong, Pajampangan, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu malam (26/4/2026), menyisakan cerita dilema di lapangan. Di satu sisi, warga menuntut perlindungan infrastruktur jalan. Di sisi lain, para sopir truk bergantung pada muatan tersebut untuk menghidupi keluarga.
Sejumlah warga terlihat menghentikan kendaraan bertonase besar yang melintas di ruas Jampangtengah–Kiaradua sekitar pukul 19.42 WIB. Aksi itu dipicu kekecewaan warga terhadap masih maraknya truk bermuatan berlebih yang dinilai menjadi penyebab utama kerusakan jalan di wilayah tersebut.
Bagi warga, kondisi ini bukan sekadar gangguan, tetapi ancaman nyata terhadap akses dan aktivitas sehari-hari. Terlebih, ruas jalan Kiara Dua–Lengkong saat ini tengah dalam proses perbaikan. Mereka khawatir upaya rekonstruksi yang dilakukan akan sia-sia jika kendaraan ODOL masih terus melintas tanpa pengawasan.
Ketua DPC Paguyuban JTM Lengkong, Suparman, mengatakan masyarakat sebenarnya telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pihak terkait, termasuk melalui surat edaran kepada perusahaan. Namun, hingga kini kendaraan bermuatan berlebih masih tetap beroperasi.
Baca Juga: Warga Setop Truk ODOL, Buntut Ditundanya Perbaikan Jalan Jampangtengah - Kiaradua Sukabumi
“Surat edaran sudah disampaikan, tapi tidak diindahkan. Warga akhirnya turun langsung karena merasa tidak ada ketegasan,” ujarnya.
Meski demikian, di balik ketegangan tersebut, terdapat realitas lain yang tak kalah kompleks. Bagi para sopir truk, membawa muatan berlebih kerap menjadi tuntutan pekerjaan. Sistem setoran dan tekanan operasional membuat mereka sulit menolak, meski sadar akan risiko yang ditimbulkan.
Situasi ini menempatkan sopir pada posisi serba sulit, di antara kebutuhan ekonomi dan tekanan di lapangan. Sementara itu, warga tetap bersikeras bahwa aturan harus ditegakkan demi menjaga infrastruktur yang menjadi kepentingan bersama.
Warga pun berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Mereka menilai persoalan ODOL tidak bisa hanya dibebankan kepada sopir, tetapi juga perlu penindakan tegas terhadap perusahaan serta penguatan pengawasan di lapangan.
