SUKABUMIUPDATE.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, saat berkunjung ke Kota Sukabumi, Kamis (9/10/2025). Ia menilai, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu bukan hanya soal pemenuhan gizi anak, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM di berbagai daerah.
“Program MBG itu menyasar dua hal: pertama peningkatan gizi adik-adik kita, dan kedua memberi kemanfaatan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah,” kata Maman.
Menurutnya, keberadaan ribuan dapur umum yang kini beroperasi untuk mendukung program MBG harus melibatkan penyedia bahan pangan dari pemasok lokal, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku usaha makanan olahan.
“Kalau sudah ada seribu dapur dan masing-masing melibatkan 15 supplier, bayangkan berapa banyak UMKM yang ikut bergerak. Dampaknya luar biasa besar,” ujarnya.
Baca Juga: Petani di Pajampangan Sukabumi Keluhkan Keterlambatan Pupuk Subsidi, Ini Kata Distan
Maman menjelaskan, manfaat program MBG tak hanya berdampak pada sektor gizi masyarakat, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi baru di tingkat daerah. Ia mencontohkan, beberapa wilayah yang sebelumnya tidak memiliki produksi bahan pangan tertentu kini mulai mengembangkan usaha baru untuk memenuhi kebutuhan dapur umum.
“Misalnya, ada daerah yang awalnya tidak punya produksi telur. Karena ada MBG, sekarang mulai muncul peternak ayam petelur. Ini bukti nyata ekonomi lokal ikut tumbuh,” paparnya.
Meski begitu, Maman mengakui pelaksanaan program MBG masih dalam tahap penyempurnaan. Tantangan seperti ketersediaan bahan pangan dan kesiapan pelaku usaha lokal masih perlu dievaluasi.
“Kami sadar, program baru pasti tidak langsung sempurna. Karena itu kami butuh dukungan dari semua pihak, kepala daerah, DPRD agar pelaksanaannya bisa terus dievaluasi dan diperbaiki,” lanjutnya.
Sementara itu, terkait data pertumbuhan ekonomi dari program MBG secara nasional, Maman menyebut hasil penghitungan resminya masih menunggu laporan dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Untuk angka pertumbuhan ekonomi dari program ini, nanti biar Kemenkeu dan BPS yang menghitung. Kita tunggu hasilnya,” pungkasnya.
