SUKABUMIUPDATE.com - Operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, terhenti total sejak akhir Januari 2026. Akibatnya, sebanyak 2.998 siswa penerima manfaat tidak lagi mendapatkan pasokan paket makanan bergizi selama hampir satu bulan terakhir.
Terhentinya program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini memicu keluhan dari para orangtua siswa. Pasalnya, penghentian distribusi terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan resmi.
“Tahun kemarin masih lancar-lancar aja. Tapi di Februari ini anak saya gak pernah terima lagi paket MBG. Sekarang tidak ada pemberitahuan, tahu-tahu berhenti. Kami keberatan karena itu membantu sekali,” kata Indah (37), salah seorang orangtua siswa, Senin (2/3/2026).
Meski demikian, ia mengingat pada pekan pertama Januari lalu MBG sempat terdistribusi, namun kemudian terhenti sebelum sempat berjalan kembali selama dua hari.
“Setelah itu gak pernah lagi ada MBG dari saat itu sampai sekarang. Katanya sih dapurnya berhenti dulu. Gak tahu alasannya apa,” tutur Indah.
Baca Juga: Komisi III DPR Desak Polres Sukabumi Usut Dugaan Pembunuhan Berencana di Kasus NS
Orangtua siswa lainnya, Yuni (45), mengatakan berhentinya operasional dapur itu disinyalir karena adanya sengketa antara dua dapur yang menyuplai penerima manfaat yang sama.
Terpisah, pemilik fasilitas dapur, Tini Suhartini (44), membeberkan bahwa kemacetan operasional bermula dari masalah teknis perbankan yang mencurigakan. Pada awal Januari 2026, aksesnya sebagai maker pada virtual account operasional dapur tiba-tiba tidak dapat digunakan.
Diketahui, Maker dalam sistem MBG berperan menginisiasi transaksi pencairan dana operasional, baik untuk membeli bahan baku maupun menunjang kelancaran operasional.
“Awal Januari itu saya sudah tidak bisa maker. Beberapa hari kemudian ada email dari bank, nama virtual account berubah,” ujar Tini.
Menurut Tini, perubahan tersebut terjadi tanpa konfirmasi langsung kepadanya. Ia juga mempertanyakan informasi yang sempat beredar bahwa akunnya diretas.
“Kalau benar diretas, bank pasti konfirmasi. Ini langsung berubah tanpa ada konfirmasi,” katanya.
Baca Juga: DPRD dan DPR RI Turun Tangan, Pelaksanaan MBG Ramadan Diminta Lebih Transparan
Tini menuturkan, konflik bermula sejak Desember 2025 ketika ia menghentikan setoran Rp2.000 per porsi, yang kemudian menjadi Rp1.800 per porsi, kepada Yayasan Gunung Gede Bersahaja selaku pengelola SPPG tersebut.
Dengan 2.998 penerima manfaat, potongan Rp1.800 per porsi berarti jutaan rupiah per hari. Dalam sebulan, nilainya disebut signifikan terhadap biaya operasional dapur.
“Awalnya saya setor penuh. Tapi lama-lama beban dapur bertambah. Ada biaya sertifikasi, administrasi, dan lain-lain yang harus melalui yayasan. Dari 16 juta jadi 19 juta,” ungkapnya.
Ia menyebut sejumlah pembayaran, termasuk sertifikasi koki BNSP dan kebutuhan administratif lain, harus melalui yayasan. Bahkan, ada kuitansi yang menurutnya tidak atas nama institusi resmi.
“Semua dibebankan ke pemilik fasilitas. Saya merasa keberatan,” ucapnya.
Tak lama kemudian, kepala SPPG yang sebelumnya bertugas di dapurnya berpindah ke dapur lain yang kini melayani distribusi untuk sekolah-sekolah penerima manfaat sebelumnya.
“Saya tanya SK perpindahan mana? Tidak ada penjelasan,” ujarnya.
Sejak dapur berhenti beroperasi pada pekan pertama Januari 2026, sekitar 47 pekerja terdampak dan sejumlah pemasok bahan pangan belum terbayar. Dua pekan sebelum penghentian total, Tini mengaku sudah kesulitan mencairkan dana operasional.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola yayasan maupun instansi terkait mengenai kelanjutan operasional dapur MBG tersebut.
