SUKABUMIUPDATE.com - Indonesia dan Australia telah mencapai tonggak baru dalam hubungan bilateral mereka setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese (@AlboMP), menyepakati substansi dari perjanjian bilateral di bidang keamanan. Kesepakatan ini diumumkan dalam keterangan pers bersama di atas Kapal HMAS Canberra di Pangkalan Angkatan Laut Garden Island, Sydney.

Perjanjian keamanan baru ini, yang diperkirakan akan secara resmi ditandatangani pada Januari 2026, bertujuan untuk memperkuat kerja sama strategis antara kedua negara di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang kompleks.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pernyataannya, menekankan prinsip-prinsip yang akan menjadi fondasi dari kerja sama yang diperluas ini.

"Dalam kunjungan kenegaraan ke Australia, saya bersama Perdana Menteri Australia, @AlboMP, telah menyepakati perjanjian bilateral di bidang keamanan antara kedua negara," ujar Presiden Prabowo melalui akun X-nya.

"Melalui keterangan pers bersama di Kapal HMAS Canberra, kami menegaskan pentingnya penguatan kerja sama Indonesia–Australia yang berlandaskan persahabatan, kepercayaan, saling menghormati, serta komitmen bersama untuk menjunjung tinggi perdamaian."

Baca Juga: Mengukur Efektivitas Sanksi Edukatif Pascahukuman Fisik

Fokus pada Stabilitas Regional

Kesepakatan ini menandai komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan ketahanan regional. Kedua pemimpin menegaskan bahwa kerja sama ini akan difokuskan pada mekanisme preventif dan respons cepat terhadap isu-isu keamanan.

Presiden Prabowo menambahkan, traktat ini akan mendorong konsultasi yang lebih terstruktur dan kegiatan bersama.

"Ke depan, Indonesia dan Australia akan terus melaksanakan konsultasi secara berkala mengenai isu-isu keamanan, sekaligus memperkuat koordinasi dan latihan bersama guna menjaga stabilitas kawasan serta meningkatkan ketahanan regional," pungkas beliau dari Garden Island, Sydney.

Dimensi Teknologi dan Pertahanan Siber

Perjanjian keamanan baru ini secara signifikan memperluas kerangka kerja sama dari isu pertahanan tradisional ke dimensi teknologi kritis. Para analis melihat Traktat 2025 sebagai fondasi untuk kolaborasi Riset dan Pengembangan (R&D) yang lebih dalam antara industri pertahanan kedua negara, termasuk antara perusahaan BUMN pertahanan Indonesia dengan kontraktor pertahanan Australia. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mitra dalam pengembangan teknologi, sejalan dengan agenda modernisasi alutsista dan kemandirian industri pertahanan Indonesia.

Baca Juga: Kaleidoskop Sains 2025: Tahun Saat Kita Belajar Mengendalikan Kecerdasan Buatan

Kerja sama yang mendalam ini secara spesifik akan berfokus pada peningkatan kemampuan interoperability atau kemampuan operasi bersama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Australian Defence Force (ADF). Hal ini membutuhkan sinkronisasi sistem teknologi komunikasi, komando, dan kontrol. Melalui latihan bersama yang lebih teratur dan kompleks, kedua negara akan berupaya menyatukan standar teknis agar peralatan dan personel dapat berbagi informasi secara lancar dalam operasi gabungan, terutama dalam skenario keamanan maritim di perairan vital yang berbatasan langsung.

Salah satu pilar utama dari perjanjian ini adalah penanggulangan ancaman non-tradisional, khususnya pertahanan siber. Di era di mana serangan siber dapat melumpuhkan infrastruktur kritis nasional, kedua negara sepakat untuk berbagi intelligence siber dan praktik terbaik. Perjanjian ini akan memperkuat Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ada, membuka jalan bagi pelatihan bersama, pertukaran ahli siber, dan investasi bersama dalam teknologi keamanan siber mutakhir untuk melindungi sistem pemerintahan dan pertahanan dari serangan canggih.

Selain itu, kerja sama teknologi juga mencakup bidang pengawasan dan pengamanan maritim. Indonesia akan mendapatkan manfaat dari keunggulan teknologi Australia dalam analitik maritim dan pemetaan geospasial yang sangat penting untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas. Teknologi satelit dan sensor canggih dapat digunakan untuk melawan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dan kejahatan transnasional, meningkatkan kesadaran domain maritim Indonesia secara keseluruhan.

Baca Juga: Bupati Ngopi di Festival Kopi Sukabumi 2025, Disdagin Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Traktat Keamanan 2025 ini menandakan transisi dari hubungan pembelian-penjualan menjadi kemitraan teknologi dan industri strategis. Dengan fokus yang jelas pada transfer teknologi, kolaborasi R&D, dan peningkatan kapabilitas siber, perjanjian ini tidak hanya memperkuat keamanan regional tetapi juga menjadi katalisator bagi akselerasi penguasaan teknologi pertahanan tingkat tinggi oleh Indonesia.

Tentu, berikut adalah tiga paragraf mengenai teknologi utama yang menjadi fokus kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam isu keamanan, berdasarkan perjanjian bilateral baru tersebut,Teknologi Utama dalam Kerja Sama Keamanan Indonesia-Australia:

Teknologi Keamanan Siber dan Informasi Kritis

Fokus utama kerja sama teknologi adalah pada keamanan siber dan perlindungan terhadap teknologi informasi kritis dari ancaman siber yang bersifat hibrida dan transnasional. Hal ini mencakup pembangunan kapabilitas untuk berbagi real-time threat intelligence (intelijen ancaman waktu nyata) serta pengembangan sistem pertahanan jaringan yang canggih. Kedua negara berupaya menyinkronkan protokol keamanan untuk melindungi infrastruktur penting seperti energi, komunikasi, dan pertahanan. Australia, dengan keunggulannya di bidang siber, memfasilitasi pelatihan, pertukaran ahli, dan investasi bersama dalam teknologi enkripsi dan secure communication systems untuk memastikan kerahasiaan dan integritas data pertahanan bersama.

Traktat Prabowo-Albanese, Traktat Keamanan 2025 menjadi katalis penting bagi transfer teknologi pertahanan (ToT), terutama yang menargetkan sektor strategis. (Sumber foto:@Prabowosubianto/X)

Teknologi Maritim dan Maritime Domain Awareness (MDA)

Sebagai dua negara maritim yang berdekatan, kolaborasi teknologi sangat ditekankan pada peningkatan kesadaran domain maritim (Maritime Domain Awareness/MDA) Indonesia. Teknologi yang digunakan meliputi sistem pengawasan berbasis satelit, Unmanned Aerial Vehicles (UAV) Maritim, dan sensor canggih untuk memantau jalur laut vital dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kerja sama ini juga mencakup bidang pemetaan geospasial dan survei hidrografi dari Australia untuk mendukung navigasi yang aman dan efisien bagi kapal militer kedua negara, serta untuk mengatasi kejahatan transnasional seperti Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

Fokus kerja sama yang krusial bagi kedua negara kepulauan ini adalah pada Teknologi Maritim dan Maritime Domain Awareness (MDA) untuk pengamanan jalur laut vital. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengawasan perairan Indonesia melalui penggunaan sistem pengawasan berbasis satelit, Unmanned Aerial Vehicles (UAV) Maritim, dan sensor canggih yang digunakan oleh ADF. Australia berkomitmen mendukung peningkatan pemantauan ZEE Indonesia, termasuk melalui alih teknologi di bidang pemetaan geospasial dan survei hidrografi yang sangat penting bagi navigasi dan operasi gabungan. Teknologi ini secara kolektif memperkuat kemampuan kedua negara dalam mendeteksi dan menanggapi ancaman maritim seperti kejahatan transnasional dan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

Peningkatan Interoperability dan Transfer Teknologi Pertahanan

Perjanjian ini memajukan teknologi untuk mencapai interoperabilitas (kemampuan beroperasi bersama) antara TNI dan ADF. Teknologi ini meliputi sistem Komando, Kontrol, Komunikasi, dan Komputer (C4I) yang kompatibel dan sistem logistik terpadu untuk latihan gabungan yang efisien. Selain itu, kerja sama ini berfokus pada transfer teknologi pertahanan (ToT), terutama dalam produksi kendaraan tempur darat dan platform maritim. Tujuannya adalah membantu Indonesia dalam memproduksi komponen pertahanan secara lokal, seperti yang telah dilakukan dalam proyek-proyek tertentu yang melibatkan produksi kendaraan militer, demi mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional.

Baca Juga: Pasien Bisa Langsung ke Rumah Sakit, Kemenkes Perbaiki Sistem Rujukan Berjenjang BPJS

Secara strategis, hal ini memajukan teknologi untuk mencapai interoperabilitas (kemampuan beroperasi bersama) antara TNI dan ADF pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang krusial untuk latihan bersama yang efektif, termasuk operasi darat, laut, dan kedirgantaraan. Peningkatan ini membutuhkan modernisasi dan sinkronisasi sistem Komando, Kontrol, Komunikasi, dan Komputer (C4I) kedua militer. Dalam sektor kedirgantaraan, kolaborasi akan berfokus pada pelatihan teknis untuk pemeliharaan dan operasi pesawat militer serta pertukaran data pengawasan udara. Komitmen ini memastikan bahwa dalam situasi krisis atau latihan gabungan, unit darat, kapal, dan aset udara kedua negara dapat berbagi informasi secara mulus dan mengambil tindakan terkoordinasi secara efisien.

Traktat Prabowo-Albanese, Traktat Keamanan 2025 menjadi katalis penting bagi transfer teknologi pertahanan (ToT), terutama yang menargetkan sektor strategis. (Sumber foto:@Prabowosubianto/X)

Lebih dari sekadar interoperabilitas operasional (merujuk pada kemampuan sistem, unit, atau pasukan militer yang berbeda (dari negara atau badan yang berbeda) untuk beroperasi bersama secara efektif dan mulus dalam melaksanakan tugas atau misi gabungan.

Hal tersebut mencakup kesesuaian teknis misalnya, sistem komunikasi dan komando yang kompatibel dan kesesuaian prosedural misalnya, standar operasi, doktrin, dan bahasa yang sama untuk memastikan bahwa semua pihak dapat bertukar informasi, logistik, dan layanan secara efisien, sehingga mencapai tujuan bersama tanpa hambatan teknis atau prosedural).

Traktat Keamanan 2025 menjadi katalis penting bagi transfer teknologi pertahanan (ToT), terutama yang menargetkan sektor strategis, termasuk industri kedirgantaraan Indonesia. Australia berkomitmen membantu Indonesia dalam program pembuatan komponen pesawat militer dan pemeliharaan aviasi.

Di sektor darat dan laut, perjanjian ini memperluas skema kerja sama industri untuk produksi lokal sistem persenjataan. Melalui kemitraan ini, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada impor, memperkuat kemandirian alutsista, dan mengakselerasi penguasaan teknologi pertahanan tingkat tinggi, yang merupakan tujuan jangka panjang dari strategi pertahanan nasional.