SUKABUMIUPDATE.com – Pengamat politik Adi Prayitno menilai tingkat partisipasi politik pemuda Indonesia, khususnya dalam jalur non-konvensional seperti aksi protes dan demonstrasi, masih tergolong rendah dan belum menjadi budaya yang kuat dalam kehidupan demokrasi.
Hal itu disampaikan Adi dalam kegiatan Pendidikan Politik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat bertajuk “Pemuda Melek Politik: Dari Literasi Menuju Partisipasi Aktif” yang digelar di Hotel Augusta, Sukabumi, Selasa (30/12/2025).
“Kalau dicek, hanya sekitar tiga persen masyarakat yang pernah terlibat dalam protes politik, baik di media sosial maupun secara langsung di ruang publik. Di dalam angka itu tentu ada anak muda, tetapi jumlahnya sangat kecil,” ujar Adi.
Menurutnya, sebagian besar generasi muda cenderung bersikap acuh selama kebijakan publik tidak secara langsung mengganggu aktivitas personal mereka. Kondisi tersebut menyebabkan partisipasi politik non-konvensional belum tumbuh sebagai praktik demokrasi yang kuat.
Dalam konteks partisipasi politik konvensional, Adi memaparkan bahwa hanya sekitar 16 persen responden yang pernah terlibat dalam kegiatan kampanye politik, sementara lebih dari 80 persen mengaku tidak pernah terlibat. Bahkan, sekitar 90 persen responden menyatakan tidak pernah bekerja untuk pemenangan calon legislatif maupun partai politik.
Baca Juga: KNPI dan Bupati Bahas Rencana Konsolidasi Akbar Pemuda Sukabumi
“Ini realitas faktual politik kita hari ini. Mayoritas warga, termasuk anak muda, berada di luar aktivitas kampanye dan kerja-kerja politik praktis,” katanya dalam diskusi yang dipandu moderator aktivis senior dan pengurus DPD Golkar Jabar, Royke Taufan Maulana.
Adi juga mengungkapkan bahwa televisi masih menjadi sumber utama informasi politik masyarakat, disusul internet dan media sosial. Namun jika digabungkan, internet dan media sosial telah menyumbang hampir 60 persen sumber informasi politik, terutama di kalangan generasi muda.
“Televisi masih dominan karena tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai. Tetapi bagi anak muda, media sosial dan internet sudah menjadi rujukan utama,” ujarnya.
Menutup pemaparannya, Adi menekankan pentingnya membangun karakter pemuda yang kritis, peduli, dan memiliki efikasi politik, yakni keyakinan bahwa tindakan sekecil apapun dapat memberi dampak bagi kehidupan publik.
“Jangan merasa percuma ikut politik, diskusi, advokasi, atau demonstrasi. Demokrasi kita hari ini adalah hasil perjuangan panjang pemuda dan aktivis di masa lalu,” katanya.
Baca Juga: Bolehkah Anak Mengkonsumsi Ikan Setiap Hari? Ini Penjelasan dan Tips Amannya
Pengendali Arah Perubahan
Wakil Ketua Penggalangan Khusus DPD Partai Golkar Jawa Barat Deden Nasihin mendorong mahasiswa dan pemuda untuk tidak sekedar menjadi pengikut arus politik, melainkan tampil sebagai pengendali arah perubahan demokrasi.
Menurut Deden, pemuda memiliki dua kategori peran dalam politik, yakni sebagai messenger dan driver. Passenger adalah mereka yang hanya menyampaikan pesan dan mengikuti narasi yang ada, sedangkan driver adalah pemuda yang mampu mengendalikan arah dan tujuan politik secara sadar dan bertanggung jawab.
“Pemuda hari ini harus naik kelas menjadi driver politik. Kalau pemuda tidak mengambil peran sebagai pengendali, maka politik akan dikendalikan oleh mereka yang tidak memiliki kepedulian terhadap kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, peran sebagai driver menuntut pemuda memiliki literasi politik, visi kebangsaan, integritas moral, serta kemampuan mengubah gagasan menjadi tindakan yang berdampak bagi publik.
Bupati Ajak Pemuda Berperan
Bupati Sukabumi Asep Jafar mengajak para pemuda di daerahnya untuk tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika politik, tetapi berperan aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi melalui peningkatan literasi politik.
Hal tersebut disampaikan Asep Jafar saat memberikan sambutan pada kegiatan pendidikan politik bagi pemuda yang digelar di Kabupaten Sukabumi, belum lama ini. Menurut dia, pemuda merupakan aset terbesar bangsa sekaligus calon pemimpin masa depan yang akan menentukan arah pembangunan daerah maupun nasional.
“Di tengah derasnya arus informasi dan media sosial, literasi politik menjadi sangat penting. Pemuda jangan sampai hanya menjadi penonton, tetapi harus tampil sebagai pelaku dan penggerak perubahan,” kata Asep Jafar.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Sukabumi ke depan membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda yang memiliki wawasan politik, sikap kritis, serta keberanian menyampaikan aspirasi secara cerdas dan beretika.
Sebagai kepala daerah, Asep Jafar juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya pemuda, untuk memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ia menilai kritik konstruktif merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.
“Tolong ingatkan saya jika ada kebijakan yang keliru. Saya ingin mendengar suara masyarakat, terutama pemuda, agar kita bisa bersama-sama membangun Sukabumi yang lebih baik,” ujarnya.
Melalui kegiatan pendidikan politik tersebut, Asep Jafar berharap para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing.
Ia juga mengapresiasi DPD Golkar Provinsi Jawa Barat yang dipimpin TB Ace Hasan Syadzily dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan pendidikan politik di Kabupaten Sukabumi, yang dinilainya sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi di daerah.
Baca Juga: Banjir Lumpur di Kampung Cilawang Jampangtengah, Warga: Mengarah ke Tambang Batu Kapur
Penguatan Literasi Politik
Wakil Ketua Bidang Pemilu DPD Partai Golkar Jawa Barat Rahmat Sulaeman dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan literasi politik sebagai fondasi utama membangun partisipasi politik pemuda yang cerdas dan bertanggung jawab.
Menurut Rahmat, pendidikan politik tidak boleh dipahami sebatas kegiatan seremonial, melainkan sebagai proses berkelanjutan untuk menanamkan nilai kebangsaan, etika politik, dan kesadaran demokrasi di tengah derasnya arus informasi digital.
“Pemuda hari ini hidup di era teknologi yang serba cepat. Namun tanpa literasi politik yang kuat, kemajuan teknologi justru bisa melemahkan daya kritis dan kesadaran kebangsaan,” ujarnya.
Ia menilai tantangan generasi muda saat ini adalah membanjirnya informasi yang tidak selalu diiringi dengan pemahaman sejarah perjuangan bangsa dan sistem kenegaraan. Oleh karena itu, pendidikan politik dipandang sebagai instrumen strategis untuk membentuk pemuda yang rasional, berintegritas, dan peduli terhadap kepentingan publik.
Rahmat menegaskan bahwa komitmen politik pemuda harus dibangun di atas tiga pilar utama, yakni pemahaman nilai sejarah perjuangan bangsa, penguatan moral dan keimanan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bijak.
Kegiatan pendidikan politik ini diikuti sekitar 200 peserta terkurasi yang berasal dari kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta fungsionaris organisasi sayap Partai Golkar se-Jawa Barat.
Ketua Pelaksana Dikpol Boogie G. Manggala dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk menjawab tantangan tsunami demografi dan disrupsi informasi.
“Melalui Dikpol ini, kami ingin menegaskan kembali doktrin karya dan kekaryaan. Politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan kerja teknokratis untuk kemaslahatan rakyat,” ujar Boogie.
Ia menambahkan bahwa literasi politik perlu ditingkatkan menjadi partisipasi yang berbobot agar melahirkan kader muda dengan political efficacy, yakni kemampuan dan keyakinan untuk membawa perubahan nyata, baik di parlemen maupun di akar rumput.
Melalui kegiatan ini, DPD Partai Golkar Jawa Barat berharap lahir generasi muda yang kritis, peduli, dan memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia ke depan.
