SUKABUMIUPDATE.com - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta penambahan anggaran sebesar Rp 28,63 triliun kepada Kementerian Keuangan guna memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dikutip dari Tempo.co, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa permintaan tambahan dana diajukan karena alokasi anggaran tahun berjalan hampir habis terserap, sementara kebutuhan tambahan dana untuk mencapai target penerima manfaat hingga penghujung tahun.
“Penyerapan akan terus bertambah karena masih ada sejumlah tagihan yang sedang diproses. Dalam satu bulan 20 hari ke depan, kami membutuhkan sekitar Rp 28,63 triliun untuk membiayai bantuan pemerintah Makan Bergizi,” ujar Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu, 12 November 2025.
Baca Juga: Modus Pasang Susuk, Alumni Bongkar Dugaan Asusila Oknum Guru di Surade Sukabumi
Menurut Dadan, penyerapan anggaran BGN menunjukkan peningkatan signifikan sejak awal tahun. Pada Januari, serapan baru mencapai Rp 52 miliar, kemudian naik menjadi Rp 1,1 triliun pada Februari, Rp 1,8 triliun pada Maret, dan Rp 2,5 triliun pada April. Hingga saat ini, BGN telah menyerap Rp 43,47 triliun atau 61,2 persen dari total pagu anggaran Rp 71 triliun.
Ia menjelaskan, kebutuhan Rp 28,63 triliun itu akan dicairkan secara bertahap: Rp 8,5 triliun pada akhir November, Rp 10 triliun hingga 15 Desember, dan Rp 11 triliun pada akhir Desember. Selain itu, BGN juga mengembangkan 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah terpencil. Proyek ini dilakukan bersama Satgas MBG pemerintah daerah untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses seperti pegunungan, kepulauan, atau daerah pedalaman.
Dadan melanjutkan, dalam hal pembangunan SPPG di daerah terpencil, pemerintah daerah diberi kewenangan menentukan lokasi dan calon investor. “Berbeda dengan wilayah aglomerasi, bangunan di daerah terpencil akan langsung disewa pemerintah selama empat tahun setelah selesai dibangun,” kata dia.
BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Penilaian Kekayaan Negara, untuk menilai kelayakan skema sewa di muka. “Misalnya biaya pembangunan Rp 1,5 miliar dengan titik impas tiga tahun, maka sewa empat tahun di depan bisa mencapai Rp 2 miliar,” kata Dadan.
Untuk percepatan pembangunan SPPG terpencil, BGN telah memetakan 8.286 titik di seluruh Indonesia, tersebar di Sumatera (1.945 titik), Jawa (235), Kalimantan (1.783), Sulawesi (969), Bali–Nusa Tenggara (1.265), dan Papua (2.043). Dari total tersebut, 8.218 titik sudah memiliki calon investor, sementara 68 titik masih dalam verifikasi.
Dengan tambahan anggaran yang diajukan, ia memproyeksikan penyerapan anggaran mencapai 99 persen dari total Rp71 triliun yang tersedia, ditambah Rp 28,63 triliun tambahan. Dadan menegaskan, BGN juga telah memperbarui petunjuk teknis (juknis) program MBG yang mengatur batas jumlah penduduk penerima dan memperbaiki tata kelola pelaksanaan di lapangan.
“Total kebutuhan anggaran program MBG pada 2025 diperkirakan mencapai Rp99 triliun,” kattanya.
Sumber: Tempo.co
