SUKABUMIUPDATE.com - Koalisi Cek Fakta mengimbau publik agar selalu berhati-hati dan kritis dalam menerima informasi, terutama terkait rentetan aksi protes yang terjadi di Indonesia pada akhir Agustus 2025. Peringatan ini disampaikan menyusul ditemukannya berbagai konten yang diduga sarat propaganda asing dan berpotensi memperkeruh ekosistem informasi nasional.
Koalisi Cek Fakta mencatat, sejumlah media arus utama maupun platform digital mengutip laporan propaganda Rusia yang dipublikasikan Sputnik pada 31 Agustus 2025. Artikel bertajuk “Soros, NED Could Be Behind Indonesian Protests” ditulis oleh Angelo Giuliano, yang menuding aksi protes di Indonesia dipengaruhi pihak asing seperti George Soros dan National Endowment for Democracy (NED).
Dalam narasinya, Giuliano bahkan menyebut penggunaan atribut populer seperti bendera One Piece sebagai indikasi adanya “pengaruh luar negeri.” Ia juga menduga keterlibatan Open Society Foundations dan NED yang dikaitkan dengan pendanaan media di Indonesia.
Koalisi Cek Fakta menegaskan bahwa tuduhan semacam ini merupakan pola lama yang kerap dimainkan pemerintah Rusia untuk mendelegitimasi oposisi dan gerakan massa di berbagai negara. Narasi “colour revolution” serta aturan foreign agent yang dipopulerkan Rusia sejak 2012, dinilai sengaja digunakan untuk memberi stigma pada LSM, media, dan aktivis kritis. Pola disinformasi serupa sebelumnya juga muncul saat pandemi COVID-19.
Baca Juga: Netizen Ramai Bahas Tone Deaf, Apa Itu? Bukan Cuma Soal Fals Istilah dalam Musik!
Temuan Koalisi Cekfakta
1. https://theconversation.com/negara-tuduh-pendemo-antek-asing-retorika-politik-prabowo-untuk-bungkam-suararakyat-264369
2. https://www.hrw.org/news/2012/07/13/russia-reject-proposed-changes-rules-foreign-funded-ngos
3. https://cepa.org/wp-content/uploads/2021/03/CEPA-Russia-China-9.14.21.pdf
Hingga 3 September 2025, Koalisi Cek Fakta telah mengidentifikasi sedikitnya 20 hoaks dan disinformasi yang beredar sejak aksi protes 25 Agustus 2025. Misalnya isu soal penembak jitu di jalanan, pembatasan penarikan uang di bank, penyerangan kantor polisi, hingga penjarahan yang faktanya tidak dapat diverifikasi.
Whitney Phillips, pakar etika media digital dari University of Oregon, memberikan panduan agar publik tidak terjebak dalam arus disinformasi. Menurutnya, setiap informasi perlu ditimbang dampak penyebarannya, dilakukan seleksi kontekstual, serta meminimalisir detail yang berpotensi disalahgunakan.
Koalisi Cek Fakta mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk skeptis terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya dan berbasis klaim tanpa bukti. Media massa juga diminta mengedepankan verifikasi, tidak mengamplifikasi propaganda, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
Jika masyarakat menerima pesan berantai dan meragukan kebenarannya, Koalisi Cek Fakta menganjurkan untuk melakukan pengecekan melalui portal cekfakta.com.
Sumber : Siaran Pers
