SUKABUMIUPDATE.com - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu meminta pemerintah pemerintah daerah mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Pasalnya, hingga 30 November 2025, realisasi belanja APBD 2025 baru Rp 922,5 triliun atau 65,3 persen dari pagu.
Belanja APBD bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. “Kami berharap pemda bisa mempercepat belanja agar manfaatnya bisa lebih dimanfaatkan masyarakat,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025, melansir Antara dari Tempo.co.
Menurut Suahasil, realisasi transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat telah tersalurkan sebesar Rp 795,6 triliun atau 91,5 persen dari pagu. Kenaikan realisasi TKD terbesar terjadi pada komponen dana bagi hasil (DBH) sebesar 22,5 persen dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar 14,9 persen.
Baca Juga: Akses Loji-Puncak Darma-Palangpang Terbuka, Longsor 8 Titik di Sabuk Geopark Ciletuh Dibersihkan
Rinciannya, dana bagi hasil tersalurkan Rp 157,4 triliun, dana alokasi umum Rp 409,5 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 13,2 triliun, dana alokasi khusus non fisik Rp136,4 triliun, otonomi khusus Rp 14,2 triliun, dana desa Rp 59,5 triliun, dan TKD lainnya Rp 5,3 triliun.
Di sisi lain, saldo rekening pemerintah daerah di perbankan juga telah menunjukkan penurunan. Berdasarkan catatan per Oktober 2025, kas rekening pemerintah daerah berada pada level Rp 230,1 triliun. Sementara pada akhir November 2025, kasnya tercatat turun menjadi Rp 218,2 triliun.
“Saldo rekening pemda mengalami penurunan, maka belanja pemda harusnya bisa lebih tinggi lagi,” ujar Suahasil.
Baca Juga: Susun RIPPARDA, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Konsultasi ke Disparbud Jabar
Dalam paparan Kemenkeu, seluruh komponen belanja APBD terlihat turun. Belanja pegawai terealisasi Rp 376 triliun per November 2025, turun 1,7 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 382,6 triliun.
Belanja barang dan jasa tersalurkan Rp 265,7 triliun atau turun 8,9 persen (yoy) dari Rp 291,6 triliun. Belanja modal tercatat sebesar Rp 92 triliun, turun signifikan 32,6 persen (yoy) dari Rp 136,5 triliun. Sama halnya, belanja lainnya juga turun signifikan 24,1 persen (yoy) menjadi Rp 188,8 triliun dari Rp 248,8 triliun.
Sumber: Tempo.co
