SUKABUMIUPDATE.com - DPRD Provinsi Jawa Barat resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dan penyampaian pendapat akhir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025).
Dalam penyampaiannya, KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa fokus pembangunan Jawa Barat pada 2026 diarahkan pada penyelesaian infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.
Ia menyebut Pemprov Jabar menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai di atas 90 persen, bahkan diharapkan bisa menembus 95 persen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,8 triliun.
"Kita ingin mencapai tingkat kemantapan di atas 90 persen, mudah-mudahan bisa 95 persen. Alokasinya Rp4,8 triliun," ujarnya.
Baca Juga: Motor Relawan Sehati Digondol Maling di Citamiang Sukabumi, Hilang dalam Hitungan Detik
Selain pembangunan jalan, Pemdaprov Jabar juga mengalokasikan hampir Rp 500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru sebagai upaya memperluas akses pendidikan.
Di sektor kesehatan, KDM menyampaikan rencana pembangunan rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu sebagai salah satu langkah memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
"Kemudian kita ingin membangun unit sekolah baru, yang ini hampir ada Rp500 Miliar, kemudian kita juga mendorong tumbuhnya rumah sakit daerah baru, ini rencana kalau nggak salah di Indramayu," ujarnya
Penanganan banjir turut menjadi perhatian melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai. Pemerintah provinsi juga menyiapkan anggaran untuk penyelesaian program listrik bagi masyarakat miskin senilai Rp 78 miliar serta pembangunan penerangan jalan umum sebesar Rp 473 miliar.
KDM menegaskan bahwa seluruh agenda tersebut menjadi kerangka prioritas pembangunan tahun 2026. “Ini adalah kerangka-kerangka prioritas,” kata KDM.
Baca Juga: Satu Rumah Warga Terancam TPT Roboh di Cibadak Sukabumi Setelah Diguyur Hujan Deras
Ia menambahkan, fokus pada prioritas tersebut membuat sejumlah perangkat daerah perlu mengurangi kegiatan yang dinilai kurang relevan.
Menurutnya, beberapa organisasi perangkat daerah di Jawa Barat harus "puasa" dari program-program yang dianggap tidak penting dan diarahkan untuk mendukung agenda strategis pembangunan.
"Birokrasi di Jabar di beberapa OPD puasa. Puasanya tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, yang bagi kami tidak begitu penting," jelasnya.
KDM juga menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penguatan pembangunan desa. Sejumlah ruas jalan desa akan dibangun menggunakan sistem beton dengan pola swadaya. Pemdaprov Jabar akan menyediakan bahan baku dan teknologi, sementara masyarakat desa tetap memperoleh upah.
Skema ini diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
Baca Juga: PERSSI Kota Sukabumi vs Bogor Raya FC di Semifinal Liga 4 Seri 2, Satu Langkah Lagi!
"Orientasinya adalah memperbanyak jumlah tenaga kerja di desa. Bahan baku dan teknologinya disiapkan Provinsi Jabar, dan mereka tetap kita beri upah," katanya.
Gubernur KDM menilai bahwa seluruh upaya pembangunan harus dilakukan dengan kerja keras mengingat adanya peningkatan belanja APBD dari rencana awal sebesar Rp28 triliun menjadi Rp30,1 triliun.
Ia menyebut terdapat "angka mimpi" sebesar Rp2,1 triliun yang harus dicapai untuk memastikan seluruh program dapat berjalan optimal. KDM juga menegaskan pentingnya keyakinan dalam bekerja, bukan sekadar menjalankan rutinitas, karena menurutnya keyakinan seringkali mengalahkan kepandaian.
"Ada angka mimpi Rp2,1 triliun yang harus diraih. Saya tidak mau orang kerja hanya rutinitas. Orang berhasil adalah yang bisa mewujudkan sesuatu yang dianggap tidak mungkin. Keyakinan akan mengalahkan kepandaian," tegasnya.
Dalam paripurna tersebut, KDM turut menyampaikan pandangannya terkait dua raperda tambahan yang diajukan bersamaan, yakni Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan.
Baca Juga: Perhumas Bersama Dompet Dhuafa Ungkap Ancaman Sosial Media Untuk Masa Depan Anak
Ia menyatakan bahwa kedua raperda ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendapatan daerah. KDM berharap pembahasannya dapat dipercepat agar segera memberikan dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.
"Kalau cepat pembahasannya, kedua raperda ini akan menjadi jalan bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendapatan daerah," ujarnya
Mengakhiri pendapat akhirnya, Gubernur KDM mengajak seluruh anggota DPRD Jawa Barat untuk terus memperkuat kerja sama dalam mewujudkan target-target pembangunan yang sudah direncanakan.
Ia menyampaikan keyakinannya bahwa seluruh mimpi dan harapan pembangunan Jawa Barat dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan DPRD.
"Untuk itu mohon pada para anggota DPRD semuanya, kita terus bekerja sama mewujudkan seluruh mimpi yang belum diraih, dan mewujudkan seluruh harapan yang ingin kita capai bersama," pungkasnya.(adv)
