Bupati Sukabumi Tegaskan Prioritas APBD 2026 Meliputi Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur

Sukabumiupdate.com
Kamis 02 Okt 2025, 17:38 WIB
Bupati Sukabumi Tegaskan Prioritas APBD 2026 Meliputi Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur

Bupati Asep Japar dalam Rapat Paripurna RAPBD 2026. (Sumber: SU/Ilyas Supendi)

SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (2/10/2025).

Dalam sidang tersebut, Bupati Sukabumi, Asep Japar (Asjap) menyampaikan jawaban secara rinci terhadap pandangan dari seluruh fraksi, mulai dari Golkar, Gerindra, PKS, PDIP, PKB, Demokrat, hingga PPP.

Asjap menyampaikan apresiasi atas saran dan masukan dari DPRD yang dinilai sangat penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran.

Baca Juga: Rapat Paripurna RAPBD 2026, Dewan Iwan Soroti Kendala Infrastruktur Pertanian di Sukabumi

"Kami berkomitmen menjaga kedisiplinan waktu, kualitas perencanaan, dan transparansi dalam penyusunan APBD. Anggaran harus sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan memperkuat strategi fiskal dengan mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta mencegah kebocoran potensi PAD. Bapenda bersama perangkat daerah diminta melakukan terobosan dan inovasi agar target PAD 2026 lebih realistis sekaligus mampu melampaui capaian sebelumnya.

"Strategi penguatan pendapatan ini diharapkan dapat memperluas ruang fiskal untuk membiayai pembangunan yang lebih berkeadilan," tambahnya.

Baca Juga: Disdik Kabupaten Sukabumi Angkat Inovasi Pendidikan Digital di Sukabumi Expo 2025

Selain itu, kata Asep Japar, belanja daerah 2026 dipastikan tetap diprioritaskan pada sektor wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga dana desa. Evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah pun akan diperketat agar sejalan dengan indikator kinerja dan ketentuan mandatory spending.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengatakan jawaban Bupati menjadi dasar penting bagi DPRD untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2026.

"Jawaban Pak Bupati akan kita dalami lebih lanjut bersama mitra kerja di komisi maupun Badan Anggaran, agar RAPBD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sesuai visi misi daerah dalam RPJMD," ujarnya.(adv)

Berita Terkait
Berita Terkini