SUKABUMIUPDATE.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi menetapkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu (12/11/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengatakan, hasil evaluasi gubernur menghasilkan sejumlah penyempurnaan dan penyesuaian baik pada sisi regulasi maupun efisiensi program. Ia menyebut, setelah proses evaluasi, total APBD 2026 meningkat sebesar Rp5,6 miliar, sehingga mencapai Rp4,065 triliun.
“Setelah hasil evaluasi gubernur, ada beberapa penyesuaian. Ada anggaran yang bertambah dan ada juga yang berkurang. Namun secara keseluruhan APBD kita naik sekitar Rp5,6 miliar, jadi totalnya berada di angka Rp4,065 triliun,” ujar Budi usai rapat paripurna.
Menurut Budi, kebijakan efisiensi akan diterapkan pada kegiatan yang bersifat seremonial. Pemerintah daerah akan memusatkan anggaran pada program prioritas yang tercantum dalam RPJMD, khususnya sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Kita fokus terhadap program-program prioritas di RPJMD, terutama infrastruktur. Untuk pendidikan dan kesehatan juga sudah memenuhi amanat peraturan, baik dari sisi alokasi maupun proporsinya,” jelasnya.
Baca Juga: DPRD-Pemkab Sukabumi Tetapkan Propemperda 2026 dan Sahkan Perda Patanjala
Budi juga meminta agar dana Biaya Tidak Terduga (BTT) tetap dialokasikan di BPBD Kabupaten Sukabumi untuk keperluan tanggap darurat bencana.
“Kita tetap meminta kepada pemda agar dana BTT disimpan di BPBD dan digunakan manakala terjadi bencana. Ini penting agar penanganan darurat bisa cepat,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan bahwa pemerintah daerah siap menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat dengan melakukan penyesuaian sesuai rekomendasi.
“Kita akan prioritaskan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Seperti disampaikan Pak Ketua DPRD, kegiatan seremonial akan kita minimalkan. Fokusnya pada kebutuhan riil masyarakat — infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” kata Asep.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Asep menyebut Pemkab Sukabumi tengah menyiapkan langkah optimalisasi sejumlah potensi daerah, mulai dari aset tanah dan gedung milik pemda hingga sektor pariwisata.
“Kita sedang menganalisis potensi PAD, khususnya dari aset-aset pemda seperti tanah dan gedung yang bisa dikerjasamakan. Termasuk sektor pariwisata, nanti juga akan kita evaluasi agar bisa lebih berkontribusi,” terangnya.
Terkait dengan anggaran penanganan bencana, Asep memastikan Pemkab Sukabumi tetap mengalokasikan dana khusus untuk tanggap darurat sesuai kebutuhan daerah.
“Kami tetap menyiapkan dana tanggap darurat, karena itu bagian dari kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana di Sukabumi,” pungkasnya. (adv)
