DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Paripurna Nota Pengantar Raperda APBD 2027. Pendapatan daerah dirancang Rp4,17 T dan belanja Rp4,24 T. Berikut rinciannya dan sektor yang jadi prioritas.
DPRD dan Pemkab Sukabumi sepakati Perubahan APBD 2026. Ada tambahan Rp89 miliar untuk amankan gaji PPPK, infrastruktur jalan, dan kesehatan.
Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi usulkan peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) hingga 15 persen dari DAU/DBH pada Perubahan APBD TA 2026.
Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi sampaikan pandangan umum Raperda Perubahan APBD 2026. Minta penyesuaian anggaran berdampak nyata bagi warga.
DPRD Kabupaten Sukabumi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Bupati Asep Japar menegaskan persetujuan bersama menjadi langkah penting memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
DPRD Kabupaten Sukabumi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Pemkab Sukabumi juga kembali meraih opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025. Capaian tersebut menjadi raihan ke-12 secara berturut-turut sejak 2014.
Rapat Paripurna DPRD Dikawal Satpol PP Sukabumi hingga Berlangsung Kondusif.
Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong Pemkab meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir dan longsor, termasuk anggaran, relokasi warga, serta pencegahan di sumbernya.
Raperda Penanggulangan Kebakaran dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi. Bupati Asep Japar menerima masukan dari seluruh fraksi untuk menyempurnakan regulasi dan meningkatkan layanan pemadam kebakaran.
DPRD dan Pemkab Sukabumi menetapkan hasil evaluasi RAPBD 2026 senilai Rp4,065 triliun. Anggaran difokuskan pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
DPRD dan Pemkab Sukabumi menetapkan Propemperda Tahun 2026 serta Perda Patanjala tentang pelestarian pengetahuan tradisional dalam perlindungan kawasan sumber air dalam rapat Paripurna.
Asep Japar menyampaikan apresiasi atas masukan dari seluruh fraksi.
Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan bahwa perubahan anggaran ini akan difokuskan pada realisasi janji politik yang telah ia gaungkan sejak awal kepemimpinannya.
DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna membahas KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025. Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan nota pengantar sebagai bagian dari proses penyusunan perubahan APBD.
Perlunya antisipasi dan penguatan anggaran untuk penanggulangan bencana.
Andreas menegaskan pentingnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Rapat ini sedianya akan membahas tanggapan Bupati Sukabumi.
Bupati Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi atas penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ tahun 2024
Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan dengan disepakatinya Revisi Perda ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemda dalam melaksanakan pemungutan, pengendalian dan pengawasan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
