SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.081 Koperasi Merah Putih yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Selain ‘dimodali’ Rp3 miliar plafond kredit oleh pemerintah pusat, 33 Koperasi Merah Putih di Kota Sukabumi juga akan dapat tambahan modal Rp 20 juta per koperasi dari pemerintah daerah.
Komitmen tambahan dana ini diucapkan oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki disela peresmian puluhan ribu Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto, pada 21 Juli 2025. Acara daring melalui zoom meeting tersebut juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota, Bobby Maulana, bersama perwakilan pengurus KMP dari tujuh kecamatan se Kota Sukabumi.
Dilansir dari portal Kota Sukabumi, dalam arahannya Wali Kota menyampaikan untuk pengembangan koperasi, rencananya Pemerintah Kota Sukabumi akan menyalurkan dana hibah sebesar Rp. 20 juta per koperasi. Ia mengingatkan kepada para pengurus koperasi untuk mengelola dana hibah dengan baik karena penggunaan dana tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Baca Juga: Cinta Berujung Penjara: Wanita di Sukabumi Divonis Dua Tahun, Bakar Ambulans karena Cemburu
Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut menekankan pentingnya peran koperasi, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Saat ini terdapat 80.081 Koperasi Merah Putih tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Lewat laman portal resmi Koperasi Merah Putih, pembentukan koperasi ini bertujuan untuk memangkas rantai pasok yang panjang antara produsen dan konsumen. Selain itu, Koperasi juga akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya.
Dalam pelaksanaannya, koperasi-koperasi tersebut akan bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk PT Pos Indonesia, serta berfungsi sebagai agen layanan keuangan seperti BRILink.
Baca Juga: Tingkatkan Layanan, Perumdam TJM Palabuhanratu Gencarkan Penggantian 500 Water Meter Bermasalah
Untuk mendukung operasional koperasi-koperasi ini, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan melalui plafond kredit awal sebesar Rp3 miliar. Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafondnya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafond Rp3 miliar,” tegas Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Ia menekankan bahwa dana tersebut bukanlah hibah, melainkan kredit usaha yang akan dikelola secara profesional. Nantinya koperasi-koperasi tersebut, akan didampingi, dibina, dan diarahkan agar mampu berkembang.
“Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman dari Himbara itu,” tutur Zulkifli Hasan.
Baca Juga: KLH Tegur Pemkot Sukabumi! Pola Baru Tata Kelolah Sampah Dilakukan Per Kecamatan
Masih dalam laman yang sama, dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan KDMP/KKMP di Provinsi Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa sebagai bentuk dukungan penuh, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengurusan notaris Badan Hukum KDMP/KKMP, yang telah dialokasikan anggarannya sebesar Rp14 miliar.
