SUKABUMIUPDATE.com – Anggota DPRD Jawa Barat Muhammad Jaenudin memanfaatkan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sukabumi untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai program Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Isu pelayanan kesehatan, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, hingga rencana pembangunan sekolah lanjutan tingkat atas (SMA/SMK Negeri) baru menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan yang berlangsung di Parantina Resto, Jalan Jalur Lingkar Selatan, Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Baros, Sabtu (4/7/2026), dihadiri sekitar seratus peserta dari berbagai elemen masyarakat. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan warga terkait berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Pada sektor kesehatan, Jaenudin menegaskan kesiapannya membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan saat menjalani pengobatan, terutama di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, pendampingan akan lebih efektif apabila masyarakat menyampaikan kebutuhan tersebut sejak awal sebelum pasien menjalani perawatan.
"Yang minta bantuan jangan sampai menghubungi setelah melihat biaya rumah sakit. Seharusnya dari awal disampaikan agar pihak rumah sakit bisa mengondisikan penempatannya. Jangan sampai masuk kelas umum, tetapi saat keluar ingin dipindahkan ke kelas 3. Hal seperti itu yang sering menyulitkan. Kalau memang ingin didampingi, harus dibicarakan sejak awal," ujar Jaenudin.
Baca Juga: Agenda DPRD Jabar: Jaenudin Sosialisasikan Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga
Ia mengatakan dirinya mendapat amanah untuk membidangi sektor kesehatan di DPRD Jawa Barat sehingga siap membantu masyarakat dalam proses administrasi pelayanan kesehatan, baik melalui BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun BPJS Mandiri.
Sesi foto bersama Anggota DPRD Jawa Barat Muhammad Jaenudin dan peserta kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sukabumi di Parantina Resto, Sabtu (4/7/2026) | Foto : Tim Adc
Selain itu, Jaenudin mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah mengalokasikan anggaran bagi masyarakat yang belum terlindungi BPJS melalui skema Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang belum memiliki BPJS PBI, tidak menjadi peserta BPJS Mandiri, maupun peserta BPJS Mandiri yang kepesertaannya tidak aktif akibat menunggak iuran.
"Kalau menunggak sampai 10 tahun, sesuai aturan yang harus dibayar hanya satu tahun. Jadi masyarakat tidak perlu takut berobat ke rumah sakit," katanya.
Di bidang ketenagakerjaan, Jaenudin menyampaikan pihaknya tengah mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan bahasa Jepang secara gratis. Program yang berlangsung selama dua bulan secara daring tersebut menyasar pemuda berusia 18 hingga 28 tahun sebagai bekal untuk mengikuti program magang di Jepang.
Baca Juga: Muhammad Jaenudin Dukung Pelatihan Barista Gratis untuk Pemuda Sukabumi
Ia menjelaskan, pada pelaksanaan tahap pertama, pelatihan diikuti sekitar 1.400 peserta dari seluruh Jawa Barat. Sementara pada tahap kedua, dari total peserta hanya diikuti 20 peserta dari Sukabumi untuk dipersiapkan mengisi peluang magang di Jepang.
"Program ini menjadi salah satu upaya meningkatkan daya saing generasi muda Jawa Barat agar mampu memanfaatkan peluang kerja di luar negeri," ujarnya.
Sementara itu, pada sektor pendidikan, Jaenudin menyoroti terkait adanya aspirasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) setingkat SLTA wilayah Kecamatan Cibeureum. Saat ini, proses tersebut masih menunggu ketersediaan lahan yang sedang dikoordinasikan bersama pemerintah daerah.
"Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah terkait pengadaan lahannya. Mudah-mudahan pembangunan SLTA baru di Kecamatan Cibeureum dapat segera direalisasikan karena kebutuhan sekolah negeri di Kota Sukabumi memang cukup tinggi," katanya.(adv)
