Pengusaha asal Sukabumi, Ir. Munjayin, mengaku mengalami kerugian hingga Rp218,25 miliar terkait investasi pengambilalihan 97 dapur perintis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Melalui kuasa hukumnya, Munjayin menuntut kepastian hukum atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disebut menjanjikan hak pengelolaan dapur MBG, namun hingga kini belum terealisasi. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menegaskan persoalan tersebut tidak berkaitan dengan institusi BGN dan menyebutnya sebagai urusan personal dengan mantan Wakil Kepala BGN yang kini telah berstatus tersangka.
Kasus ini pun menambah sorotan terhadap polemik tata kelola Program MBG yang tengah menjadi perhatian publik.
