SUKABUMIUPDATE.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagin) Kabupaten Sukabumi terus memperkuat perannya dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran.
Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga Bapokting Disdagin Kabupaten Sukabumi, Usep Setiawan, menjelaskan bahwa TPID dibentuk berdasarkan instruksi pemerintah pusat. Di tingkat kabupaten, TPID dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
“TPID ini beranggotakan seluruh stakeholder, mulai dari bagian ekonomi, TNI, Polri, Bulog, hingga perangkat daerah lainnya. Setiap pekan, tepatnya hari Senin, kami rutin melaksanakan rapat koordinasi,” ujar Usep kepada sukabumiupdate.com, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, lingkup kerja TPID tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, melainkan mencakup pengendalian inflasi dari hulu hingga hilir. Perangkat daerah seperti dinas pertanian, peternakan, dan perikanan memiliki peran masing-masing dalam memastikan stabilitas produksi dan pasokan.
Dalam struktur tersebut, Disdagin bertanggung jawab pada aspek pengawasan distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pokok di pasar. Fokus utama Disdagin adalah memastikan rantai pasok berjalan dengan baik agar tidak terjadi kekosongan barang yang berpotensi memicu gejolak harga.
Baca Juga: Disdagin Kabupaten Sukabumi Salurkan 6.700 Paket Sembako Murah di Karangtengah Cibadak
“Yang terpenting bagi kami adalah memastikan pasokan tersedia. Jangan sampai barang tidak ada di pasar, karena itu yang paling diantisipasi dan bisa berdampak langsung pada harga,” katanya.
Usep menyebut, sejumlah komoditas yang menjadi perhatian TPID adalah bahan pokok dengan harga yang cenderung fluktuatif. Selain beras yang saat ini relatif terkendali, komoditas seperti daging, telur, cabai merah, bawang, dan minyak goreng terus dipantau perkembangannya.
Untuk menekan potensi kenaikan harga, Disdagin menjalankan berbagai program stabilisasi, salah satunya melalui operasi pasar murah dan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI). Program ini bertujuan menjaga ketersediaan barang di masyarakat sehingga harga tetap terkendali.
“Biasanya lonjakan harga terjadi ketika barang sulit didapat. Dengan memastikan barang tersedia melalui operasi pasar, kami berupaya mencegah kondisi tersebut,” jelasnya.
Terkait pemanfaatan teknologi, Usep menyampaikan bahwa TPID juga mulai didukung oleh sistem digital. Di tingkat provinsi Jawa Barat, pemantauan inflasi dan ketersediaan bahan pokok dapat diakses melalui aplikasi Silinda. Selain itu, Kabupaten Sukabumi juga menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendukung pengawasan inflasi berbasis data.
Adapun target utama TPID di tahun ini adalah menjaga inflasi tetap terkendali serta memastikan harga bahan pokok stabil, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan terjangkau.
“Intinya, stabilisasi harga dan ketersediaan barang. Itu yang menjadi tujuan utama TPID,” pungkasnya. (adv)
