SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, H.M. Loka Tresnajaya, menggelar Reses III Tahun Sidang 2025 di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Senin (22/9/2025). Reses kali ini dihadiri peserta dari lima kecamatan, yakni Cicurug, Cidahu, Parungkuda, Ciambar, dan Bojonggenteng.
Dari pertemuan itu, sejumlah isu mengemuka. Salah satunya datang dari Kecamatan Cidahu. Warga menyampaikan keberatan para pelaku UMKM terkait harga tiket masuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang dinilai terlalu mahal. Menurut Loka, persoalan serupa juga terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Gede dan Gunung Salak.
“Ini akan menjadi salah satu bahan yang akan saya bawa nanti, karena kehutanan termasuk dalam ruang lingkup kerja saya di Komisi 3. Ada kondisi di mana tiket terasa mahal, tapi fasilitas dan akses jalan belum menunjang. Jadi tiket mahal, jalannya butut,” ujar Loka.
Sementara dari Kecamatan Cicurug, warga Desa Pasawahan menyampaikan keinginan untuk mengembangkan desa wisata. Mereka berharap kawasan itu bisa ditata seperti Lembur Pakuan di Purwakarta.
Baca Juga: Bareskrim Polri Datangi Dapur SPPG di Cidolog Sukabumi, Usai Puluhan Siswa Keracunan MBG
“Tadi saya sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Wahid. Insyaallah saya akan melakukan survei ke lokasi untuk melihat potensi desa wisata Pasawahan. Mereka punya sawah, gunung, dan mata air yang bisa dikembangkan sebagai wisata alam,” katanya.
Dari Kecamatan Parungkuda, aspirasi yang masuk berkaitan dengan penerangan jalan umum (PJU). Warga Desa Babakanjaya mengeluhkan masih ada lingkungan yang gelap, serta persoalan PJU yang menyala 24 jam karena tidak dilengkapi kontak.
“Ini menjadi catatan saya, bahwa ada program yang sudah dilaksanakan tapi belum sesuai fungsi. Kalau tidak diantisipasi, beban listrik yang menyala terus bisa menyedot anggaran daerah. Awalnya saya akan koordinasikan dengan Dinas Perhubungan, karena ini berada di jalur provinsi,” jelasnya.
Menurut Loka, semua aspirasi yang masuk akan menjadi bahan tindak lanjut sesuai dengan ruang lingkup kerjanya di Komisi 3 DPRD Kabupaten Sukabumi. Ia menegaskan pentingnya mencatat setiap kebutuhan masyarakat, baik yang berkaitan dengan lingkungan, pariwisata, maupun infrastruktur dasar. (adv)
