SUKABUMIUPDATE.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap hasil temuan lapangan di lokasi banjir bandang akibat luapan Sungai Cidadap, tepatnya di Desa Cidadap dan Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.
Temuan tersebut diperoleh setelah dilakukan verifikasi langsung terhadap warga terdampak bencana yang terjadi pada 15 Desember 2025 lalu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Ade Afriandi, mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi terkini masyarakat terdampak serta memvalidasi data sebagai dasar penyaluran bantuan dan penanganan pascabencana.
“Dari hasil temuan di lapangan, di Desa Cidadap terdapat 15 rumah hanyut, kemudian 7 rumah lainnya tidak bisa dihuni karena terancam banjir pasir,” ujar Ade kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).
Baca Juga: Janjikan Relokasi Rumah Untuk Warga Cidadap, KDM Ultimatum Pemda Sukabumi Tutup Tambang Ilegal
Selain Desa Cidadap, tim juga menemukan dampak signifikan di Desa Loji. Di desa tersebut, tercatat tiga rumah hanyut dan dua rumah lainnya tidak memungkinkan untuk ditempati kembali karena berada di zona rawan bencana.
Ade mengungkapkan, hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa sebagian warga terdampak terpaksa menyewa rumah secara mandiri dalam waktu cukup lama. Pasalnya, bencana serupa yang terjadi pada Desember 2024 dan Maret 2025 lalu, meski sudah dilaporkan ke BNPB, hingga kini belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
“Hasil obrolan kami dengan masyarakat, ada yang sudah hampir setahun mengontrak rumah dengan biaya sendiri. Data bencana sebelumnya sebenarnya sudah dilaporkan,” jelasnya.
Dalam temuan lapangan tersebut, Pemprov Jabar juga mencatat adanya pergeseran alur Sungai Cidadap hingga sekitar 40 meter. Kondisi ini menyebabkan sejumlah rumah yang sebelumnya berada di daratan kini masuk ke zona sungai dan tidak memungkinkan lagi untuk dihuni.
Baca Juga: 5.370 Unit Rumah di Sukabumi Masuk Rencana Perbaikan Pascabencana 2024-2025
Terkait rencana relokasi warga terdampak, Ade menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan BNPB. Namun, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Kecamatan Simpenan, BPBD Kabupaten Sukabumi, serta BPBD Jawa Barat.
“Data yang sudah ada kami validasi langsung dengan kepala keluarga, dicek dokumen kependudukannya, lalu kami pastikan kondisi di lapangan,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penanganan warga terdampak banjir bandang di Simpenan tidak akan menggunakan pola lama seperti pendirian tenda darurat. Pemprov Jabar memilih opsi relokasi bagi rumah-rumah yang berada di zona merah rawan bencana susulan.
"Rumah-rumah yang memiliki potensi untuk terjadi lagi banjir dan longsor, kami memilih relokasi atau memindahkan ke tempat yang aman, membangun kampung yang baru," ujar Dedi Mulyadi di akun media sosialnya yang diunggah Jumat (19/12/2025).
Pemprov Jabar juga memastikan seluruh biaya pembangunan rumah relokasi akan ditanggung penuh, serta menyediakan bantuan biaya sewa rumah sementara bagi warga terdampak hingga hunian permanen selesai dibangun.
