SUKABUMIUPDATE.com - Dalam rangka pemulihan pascabencana yang terjadi tahun 2024-2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi menyebut sekurangnya ada 5.370 Unit Rumah yang disetujui untuk diperbaiki dari total 9.930 rumah yang diajukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak Februari 2025 lalu.
Data tersebut mencakup tiga kategori kerusakan, mulai dari kategori rusak berat, sedang dan ringan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi yang terdampak bencana Desember 2024 dan Maret 2025.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kabid RR) BPBD Kabupaten Sukabumi, Ibnu Muksin, saat menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Desa Langkapjaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/12/2025).
Baca Juga: Dievakuasi Damkar, Nenek Lansia di Jampangkulon Ditemukan Tewas di Dalam Sumur 3 Meter
Dalam hal ini, Ibnu menjelaskan, untuk bencana yang terjadi pada Desember 2024, BPBD telah mengajukan bantuan ke BNPB berdasarkan data awal sebanyak 9.930 unit rumah terdampak. Dari jumlah tersebut, setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi data, tercatat sebanyak 5.370 unit yang dinyatakan valid di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.
“Data tersebut kami gabungkan dengan dampak bencana yang terjadi pada Maret 2025,” ujar Ibnu kepada Sukabumiupdate.com.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa untuk kategori rusak berat, termasuk relokasi mandiri, relokasi terpusat, dan pembangunan insitu, tercatat sebanyak 3.837 unit rumah. Jumlah tersebut merupakan hasil kajian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang telah melakukan penilaian di 18 kecamatan di Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga: SK Presidium Tak Kunjung Ditandatangan, Komitmen Bupati Sukabumi Soal Pemekaran Dipertanyakan
“Kajian ini dilakukan oleh BMKG atas pengajuan dari BPBD, sebagai dasar penentuan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” jelasnya.
Sementara itu, hingga saat ini telah dibangun 120 unit Huntara yang tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Kecamatan Pabuaran, Kalibunder, dan Jampangtengah, termasuk Huntara di Desa Langkapjaya merupakan bantuan dari pihak non-pemerintah.
“BPBD sudah mengajukan bantuan ke BNPB, dan saat ini masih dalam proses. Selain itu, pengajuan juga kami lakukan ke Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim),” pungkasnya.
