SUKABUMIUPDATE.com - Maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah belakangan ini menjadi perhatian publik. Program yang semula bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah itu kini dihadapkan pada tantangan soal standar dapur dan keamanan pangan.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, di GOR Cicurug, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Kamis (16/10/2025), mengatakan pihaknya telah memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.
“Untuk yang soal keracunan, kami sudah melakukan rekomendasi. Yang pertama, dapur-dapur atau Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terbukti menimbulkan keracunan harus ditutup dulu operasionalnya. Ditutup dulu, diinvestigasi. Hasil investigasinya nanti keluar rekomendasi, dan itu harus dijalankan dulu,” ujarnya.
Baca Juga: Sebelumnya Sekdis Dinsos, Kini Masykur Alawi Dipercaya Jadi Sekdis Dinkes Sukabumi
Menurutnya, evaluasi dilakukan menyeluruh, mulai dari peralatan dapur, sanitasi, hingga manajemen pengelolaan. Jika ditemukan kondisi yang belum memenuhi standar, maka dapur harus melakukan perbaikan terlebih dahulu. “Kalau ditemukan kelalaian atau bahkan unsur kesengajaan, maka aparat hukum yang akan menanganinya,” tuturnya.
Menyoal beberapa dapur di Kabupaten Sukabumi yang sempat ditutup sementara, Zainul menjelaskan bahwa dapur tersebut baru boleh beroperasi kembali jika telah memenuhi seluruh rekomendasi dari Badan Gizi Nasional (BGN). “Kalau sudah buka, berarti rekomendasi sudah dijalankan,” katanya.
Terkait isu adanya ahli gizi yang menangani dua dapur sekaligus, Zainul menjelaskan hal itu disebabkan keterbatasan jumlah tenaga ahli gizi di lapangan. Meski demikian, ke depan pihaknya mendorong agar satu dapur memiliki satu ahli gizi penuh waktu.
“Ahli gizi masih bisa merangkap untuk membuat skema menu mingguan atau bulanan, tapi untuk mengawasi kualitas makanan tiap hari itu tidak bisa. Jadi idealnya satu dapur satu ahli gizi,” jelasnya.
Baca Juga: Bertahun-tahun Sawah Kering, Warga Padabeunghar Sukabumi Bangkitkan Irigasi Jentreng
Selain itu, Zainul juga menyoroti dampak sosial dari program MBG terhadap pedagang kecil di sekitar sekolah. Menurutnya, mereka perlu dilibatkan dalam ekosistem MBG agar tetap mendapat manfaat ekonomi. “Mereka bisa ditawarkan jadi pekerja dapur atau masuk ke rantai pasok bahan pangan. Misalnya jadi supplier sayur, petani lokal, atau peternak telur,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kenaikan harga bahan pokok seperti ayam dan telur di pasar, yang dinilai sebagai dampak dari meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk dapur MBG. “Kalau demand tinggi sementara supply terbatas, harga pasti naik. Ini harus dijawab dengan membangun ekosistem pangan lokal agar bahan baku tersedia,” kata Zainul.
Menurutnya, dapur MBG harus beroperasi setiap hari tanpa henti, sehingga kebutuhan bahan baku harus stabil. Jika bahan baku di daerah tidak mencukupi, maka dapur akan membeli dari luar wilayah, yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Zainul menambahkan, dirinya telah menerima laporan bahwa harga buah-buahan di beberapa daerah juga ikut naik. Ia berharap pemerintah segera merespons dengan memperkuat ketersediaan bahan pangan lokal.
“Harus cepat direspons. Kita gerakkan masyarakat agar memastikan bahan baku tersedia. Karena inilah tujuan besar dari program ini,” ujarnya.
Ia menyebut, jumlah dapur MBG di Kabupaten Sukabumi saat ini mencapai sekitar 140 unit dari total target lebih dari 200 dapur. “Saya akan cek lagi datanya, tapi terakhir informasinya sekitar 140-an,” pungkasnya.
