SUKABUMIUPDATE.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah Presiden Prabowo menuai banyak sorotan karena dalam pelaksanaannya, berbagai persoalan serius bermunculan, salah satunya kasus keracunan massal di sejumlah daerah seperti di Sukabumi Jawa Barat.
Imbas dari banyaknya kasus keracunan, sebanyak 56 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dinonaktifkan oleh BGN (Badan Gizi Nasional), bahkan salah satunya SPPG di Sukabumi.
Karena hal itulah Forkopimcam Waluran Sukabumi bergerak cepat memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya dapat berjalan lancar dan terhindar dari kasus keracunan seperti yang terjadi di beberapa kecamatan lain.
Baca Juga: Kolonel Sugiyono dan Kekejaman G30S: Dikhianati Anak Buah, Jasadnya Ditemukan 21 Hari
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Waluran melakukan rapat koordinasi bersama tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Selasa (30/9/2025).
Rapat dihadiri langsung oleh Camat Waluran Supendi, Kapolsek Ciracap, Danpos Ramil Waluran, Pospol Waluran, para kepala desa yang tergabung dalam Apdesi, UPTD Puskesmas Waluran, BPP Pertanian Waluran, Dalduk, pengawas pendidikan Kecamatan Waluran, PGRI Waluran, serta para kepala SPPG.
Tiga SPPG yang hadir yaitu SPPG Waluran I dan mitra Yayasan Nurul Huda Anawawiyah, SPPG Waluran II bersama mitra Yayasan Nurul Huda Anawawiyah, dan SPPG Waluran III bersama mitra Yayasan Alfatonah.
Camat Waluran Supendi menjelaskan bahwa hingga kini tidak ada kasus keracunan MBG di wilayahnya. Namun, pihaknya sengaja mengundang SPPG, mitra, Apdesi, dan pengawas pendidikan untuk melakukan diskusi, evaluasi, serta menyerap masukan terkait MBG.
“Alhamdulillah selama ini tidak ada kasus di Kecamatan Waluran seperti yang terjadi di beberapa kecamatan lain. Tapi kami ingin bersama-sama berdiskusi dan mengevaluasi agar program Presiden Prabowo ini benar-benar berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari warga,” ujar Supendi kepada Sukabumiupdate.com.
Dalam rapat tersebut, berbagai masukan muncul, di antaranya dari Ketua Apdesi Waluran, Neji Junaedin yang menekankan pentingnya ketepatan waktu distribusi, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Sementara itu pengawas pendidikan Kecamatan Waluran, Didi Sudiar menekankan perhatian pada menu makanan, serta dari Puskesmas Waluran menyoroti masalah pengelolaan limbah dapur MBG, kesehatan lingkungan, hingga kesehatan karyawan dapur.
Supendi menambahkan, program MBG di Kecamatan Waluran saat ini menjangkau lebih dari 9.000 penerima manfaat, mulai dari jenjang PAUD, SMP dan sederajat, SLTA, hingga Bayi, Balita serta Ibu menyusui.
“Dengan adanya rapat koordinasi ini, kami berharap semua pihak bisa bersinergi agar pelaksanaan MBG di Waluran berjalan sesuai harapan, aman, sehat, dan bermanfaat untuk generasi kita,” tutup Camat Supendi.
Berdasarkan keterangan dari salah seorang seorang narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya, ada beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Menurutnya, jarak terjauh distribusi makanan bisa mencapai 6 kilometer.
Kendala terbesar lainnya biasanya dialami sekolah-sekolah terpencil, di mana distribusi hanya bisa dilakukan menggunakan sepeda motor dengan akses jalan berbatu, tanah, dan melewati area perkebunan serta hutan.
Selain itu, proses persiapan memasak dimulai sejak pukul 23.00 WIB hingga selesai sekitar pukul 06.00 pagi. Setelah itu, makanan langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah mulai pukul 07.00 pagi.
Belum lagi sesuai ketentuan BGN, setiap dapur MBG ditargetkan untuk memasak lebih dari 3.000 porsi per hari, yang tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pengelola Makan Bergizi Gratis di lapangan.
