SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama TNI-Polri melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul banyaknya peristiwa keracunan massal yang dialami ratusan siswa di Sukabumi dalam kurun waktu satu bulan terakhir.
Diketahui, Rakor dilaksanakan di Aula Setda Palabuhanratu yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Ade Suryaman dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra, Kapolres Sukabumi AKBP Samian, unsur Forkopimda, Forkopimcam, para kepala sekolah dan perwakilan yayasan atau mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Sukabumi. Senin (29/9/2025).
"Kita inisiasi rapat hari ini ketika ada kasus keracunan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Ini bentuk kepedulian kami untuk cepat menanggapi permasalahan, walaupun secara otoritas kami tidak memiliki kewenangan mengenai ini," kata Wakil Bupati Sukabumi, Andreas kepada sukabumiupdate.com pada Senin (29/9/2025).
Baca Juga: Terancam Pidana 15 Tahun, Puluhan Ribu OKT Diamankan Dari Dua Pengedar Asal Cisaat Sukabumi
Di Sukabumi, kata Andreas, terdapat 191 SPPG aktif di Kabupaten Sukabumi dan 73 lainnya sedang dalam proses pengajuan. Ia berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan sosial demi perbaikan teknis pelaksanaan di lapangan. “Ini program sangat baik. Kaitannya dengan teknis di lapangan, kami sepakat akan diperbaiki bersama-sama,” kata dia.
Ditanya terkait pernyataan pemerintah pusat yang akan menutup SPPG bermasalah, Andreas menegaskan keputusan itu sepenuhnya kewenangan pusat. "Itu kan keputusannya ada di pemerintah pusat. Kalau di daerah, kami hanya penerima manfaat. Yang jelas, kami tegaskan siap menyukseskan program Bapak Presiden. Kedepan berharap tidak ada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prosedur" sebut dia.
Baca Juga: Ratusan Pelajar Keracunan MBG di Sukabumi, Saan Mustofa Minta Pemda Perketat Pengawasan
Di tempat yang sama, Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra menegaskan, bahwa program MBG adalah tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah daerah atau aparat keamanan.
"Kami dari TNI melakukan monitoring, tapi tanggung jawab utama ada pada pengelola. Ini menyangkut nyawa anak-anak, jangan sampai ada kelalaian," tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Sukabumi, AKBP Samian mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi.
"Jangan coba-coba bermain di program ini. Bila ditemukan pelanggaran atau dapur tidak sesuai standar akan kami tindak tegas, bahkan bisa berujung pidana, pengawasan harus dilakukan secara kolaboratif agar program berjalan tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan anak-anak,” ujar AKBP Samian.
