SUKABUMIUPDATE.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Sukabumi menyatakan sikap menolak keras wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) melalui pemekaran Kabupaten Sukabumi menjadi Kabupaten Sukabumi Utara atau Kabupaten Sukabumi Selatan. Selain itu, PSI juga tidak mendukung wacana penggabungan sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi ke dalam Kota Sukabumi.
Ketua DPD PSI Kabupaten Sukabumi, Dede Abdul Latif menegaskan bahwa wacana pemekaran, meskipun seringkali diusung dengan dalih mendekatkan pelayanan, justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
"Pemekaran wilayah seringkali tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, hal itu bisa menciptakan birokrasi baru yang lebih rumit, tumpang tindih kewenangan, dan beban anggaran yang tidak sedikit. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau program kesejahteraan rakyat, justru habis untuk biaya operasional dan pembentukan struktur pemerintahan baru," ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Rabu (24/9/2025).
Baca Juga: Singgung Soal Fiskal, DPRD Jabar Usul Moratorium Parsial Demi Pemekaran Sukabumi
Dede Latif berpendapat bahwa fokus utama seharusnya adalah optimalisasi tata kelola pemerintahan yang ada saat ini. Kabupaten Sukabumi yang luas membutuhkan inovasi dalam pelayanan, bukan sekadar pemecahan wilayah.
"Kami percaya, dengan teknologi dan sistem manajemen yang lebih baik, pelayanan publik bisa menjangkau seluruh pelosok tanpa perlu memecah wilayah. Pemekaran juga berisiko memicu konflik batas wilayah, perebutan aset, dan bahkan polarisasi sosial di tengah masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, terkait wacana penggabungan Kabupaten Sukabumi ke Kota Sukabumi, Dede Latif juga menyampaikan penolakan tegas. Menurutnya, penggabungan ini akan menghilangkan identitas dan karakteristik unik Kabupaten Sukabumi yang mayoritas adalah wilayah pedesaan dan agraris.
"Kebutuhan dan prioritas pembangunan antara wilayah kota dan kabupaten sangat berbeda. Jika digabungkan, ada kekhawatiran bahwa fokus pembangunan akan lebih didominasi oleh kepentingan perkotaan, sementara kebutuhan masyarakat di pedesaan dan wilayah pertanian akan terpinggirkan," jelasnya.
Baca Juga: Aom Aziz Ajak Generasi Muda Ambil Alih Perjuangan Pemekaran Sukabumi Utara
Menurut Dede Latif, yang perlu dilakukan saat ini adalah pentingnya menjaga otonomi daerah Kabupaten Sukabumi agar dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan potensi dan tantangan lokalnya, mulai dari sektor pertanian, pariwisata alam, hingga industri kecil.
"Kami lebih mendorong pembangunan yang terintegrasi dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi, tanpa harus memecah belah atau menggabungkan diri. Solusi terbaik adalah memperkuat kapasitas pemerintah daerah yang ada, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran untuk kemajuan seluruh warga Sukabumi," tuturnya dengan bijak.
