SUKABUMIUPDATE.com - Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/9/2025). Rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Andreas di Pendopo.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menyampaikan agenda kunjungan tersebut dalam rangka mengkonfirmasi terkait rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi menjadi Kabupaten Sukabumi Utara.
Rahmat juga menyebut dalam pertemuan tersebut juga didiskusikan soal keinginan dari pemerintah kota sukabumi soal penggabungan beberapa kecamatan dari kabupaten ke kota.
"Tadi sudah kita dengar, kita serap, bahwa masyarakat Kabupaten Sukabumi yang diwakili oleh tokoh-tokoh dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi menginginkan adanya pemekaran yang sudah lama diajukan sejak 2013, untuk segera bisa diwujudkan oleh pemerintah pusat," ujarnya kepada media, usai acara.
Baca Juga: Dari Tiket TNGHS Mahal hingga Desa Wisata, Aspirasi Warga di Reses DPRD Sukabumi
Menurutnya, pemekaran Kabupaten Sukabumi sudah ada rekomendasi Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Sukabumi dan sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tahun 2019. Sudah diparipurnakan dan sudah ada kesepakatan antara Gubernur dan DPRD Jabar untuk mengusulkan pemekaran Sukabumi Utara. "Jadi kita (DPRD Jabar) sedang menunggu proses di pusat di kementerian dalam negeri," kata Rahmat.
Rahmat mengakui jika pembentukan daerah tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal. "Untuk Jawa Barat, kebutuhan ini penting, meski ada daerah lain yang gagal secara fiskal. Makanya, secara nasional lagi dimoratorium untuk menghindari kajian yang tidak matang. Dari Jawa Barat, kami pemerintah provinsi dan DPRD terus mengawal kabupaten/kota induk yang sedang diusulkan pemekarannya, agar kapasitas daerah terjaga, termasuk infrastruktur dan potensi ekonominya," katanya.
Terkait dengan upaya DPRD Jawa Barat dalam mendukung pemekaran, Rahmat menegaskan bahwa pihaknya telah meminta pemerintah pusat untuk melakukan pencabutan moratorium.
Baca Juga: Bareskrim Polri Datangi Dapur SPPG di Cidolog Sukabumi, Usai Puluhan Siswa Keracunan MBG
"Ada dong intervensinya, kita usulan ke pemerintah pusat untuk pencabutan moratorium parsial khusus Jawa Barat. Melalui DPD RI, DPR RI Komisi II, Presiden, dan Kemendagri.kita minta pencabutan moratorium parsial khusus untuk Jawa Barat," ungkapnya.
Rahmat berharap pencabutan moratorium bisa secepatnya terealisasi. "Ya, mudah-mudahn periode ini," tutupnya.
