SUKABUMIUPDATE.com - Wakil Bupati Sukabumi, Andreas dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKD) Kabupaten Sukabumi, Toha Wildan Athoilah turut mengomentari wacana yang dimunculkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi terkait penggabungan sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi ke Kota Sukabumi.
Hal itu diungkapkan keduanya usai pertemuan dengan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Rahmat Hidayat Djati untuk membahas wacana Pemekaran wilayah Sukabumi Utara atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Pendopo Sukabumi pada Selasa (23/9/2025).
Baca Juga: Bicara Pemekaran Sukabumi Utara, Ketua Komisi 1 DPRD Jabar: Tunggu Pencabutan Moratorium
Dalam hal ini, Wabup Andreas mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD Provinsi selaku pengawas dan pembina Kota dan Kabupaten Sukabumi. “Untuk itu (wacana penggabungan) nanti biar dari DPRD Provinsi, terlebih kan beliau sebagai pengawas dan pembina dari Kota dan Kabupaten Sukabumi,” ungkap Andreas.
Di samping mencuatnya isu penggabungan itu, Andreas mengatakan bahwa wacana pemekaran Sukabumi Utara merupakan aspirasi masyarakat dan tidak memiliki muatan politis yang telah diajukan sejak 2013 lalu dan telah diparipurnakan oleh DPRD Provinsi sejak tahun 2019.
“Intinya di sini kami membawa aspirasi masyarakat dan bukan keinginan politis dan lain sebagainya, tapi ini adalah sebuah kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, pelayanan publik dan harus segera kita dorong karena ini berbicara kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Baca Juga: ICW Desak Anggota DPR dan DPRD Mundur dari Kemitraan Program MBG
Di tempat yang sama, Kepala BPKAD Kabupaten Sukabumi, mengatakan wacana penggabungan itu murni keinginan pemerintah Kota Sukabumi. Namun demikian pihaknya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi teguh untuk memperjuangkan Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara.
“Terlepas kalau Kota memiliki keinginan tersendiri ya itu keinginan mereka, tapi kita bersikeras, bersikukuh bahwa kami ingin pemekaran dan pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat, dan harapan saya kita sama-sama berdoa lah semoga tujuan kita ini tercapai,” ujar Toha.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah berupaya dan mendorong Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium DOB agar wacana pemekaran dapat segera terwujud.
“Pemekaran ini sebetulnya sudah lama, kami tentunya sangat menantikan moratorium itu dicabut dan sehingga kami berupaya kemudian mendorong kebijakan pusat sehingga terjadi pemekaran yang sudah kita usulkan sejak 2013 itu, nah itu akan menjadi bekal, kalau pun toh hari ini ada semacam penataan kembali, kami sudah siapkan itu untuk mereview beberapa dokumen yang berkaitan dengan penataan dan validasi datanya, kita sudah siap,” pungkasnya.
