SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI drh Slamet meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau, menyusul meningkatnya konflik tenurial, perambahan kawasan, dan insiden konflik manusia–satwa yang terus berulang. Menurutnya, persoalan ini harus dilihat sebagai masalah tata kelola yang kompleks dan membutuhkan intervensi kebijakan yang tegas, terukur, dan berbasis data.

Dalam keterangannya pada 30 November 2025, legislator asal Sukabumi ini menegaskan TNTN merupakan salah satu benteng penting keanekaragaman hayati di Indonesia dan habitat kunci bagi gajah Sumatera. Namun, tekanan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakjelasan tata batas kawasan, membuat hutan terus terdegradasi. Ia menyampaikan pemerintah perlu hadir secara lebih konsisten agar kerusakan yang terjadi tidak terus meluas dan menimbulkan dampak ekologis maupun sosial.

Slamet juga menyoroti hilangnya habitat gajah akibat fragmentasi kawasan yang menjadi pemicu utama meningkatnya konflik antara satwa dan manusia. Ia menekankan bahwa perlindungan gajah Sumatera tidak dapat dilepaskan dari kondisi habitatnya. Jika kerusakan habitat dibiarkan, risiko konflik akan semakin tinggi dan upaya konservasi tidak akan mencapai hasil yang signifikan. Menurutnya, pendekatan mitigasi harus ditingkatkan melalui langkah-langkah yang lebih sistematis, termasuk penguatan koridor satwa, sistem peringatan dini, dan mekanisme kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak.

Baca Juga: Slamet Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola Hutan Setelah Banjir Bandang Sumatera

Lebih jauh, Slamet menilai penyelesaian konflik di TNTN tidak cukup dilakukan melalui penindakan semata, tetapi harus dimulai dari penataan batas kawasan yang jelas, penertiban perkebunan sawit ilegal secara menyeluruh, dan penanganan tegas terhadap aktor-aktor besar yang terlibat dalam pembukaan lahan. Ia juga menilai pentingnya memberikan ruang legal bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan melalui skema kemitraan konservasi atau perhutanan sosial yang transparan dan terverifikasi. Menurutnya, pendekatan ini dapat membantu mengurangi tekanan terhadap kawasan sekaligus membuka alternatif ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Di akhir pernyataannya, Slamet mengajak seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga konservasi, maupun masyarakat—untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga TNTN sebagai lanskap ekologis yang bernilai tinggi. Ia menegaskan keberhasilan perlindungan kawasan konservasi bukan hanya soal menjaga hutan, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar dan keberlangsungan spesies kunci yang menjadi penopang ekosistem.

“Konservasi adalah amanat konstitusi dan tanggung jawab kita bersama. Tesso Nilo harus dipulihkan, dan negara harus hadir untuk memastikan kawasan ini tetap menjadi habitat alami yang terlindungi dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” kata dia. (ADV)