SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS drh Slamet menanggapi rencana pemerintah dan BPI Danantara yang akan menginvestasikan dana Rp 371 triliun untuk hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Menurut legislator asal Sukabumi ini, hilirisasi adalah langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, namun keberhasilan program sebesar itu hanya dapat dicapai jika petani ditempatkan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek dalam rantai produksi.
“Petani harus dilibatkan sebagai pelaku yang memiliki akses terhadap teknologi, kepastian harga, dan porsi keuntungan yang adil,” tegasnya dalam keterangan pada Jumat (21/11/2025).
Slamet menekankan pemerintah harus menjalankan program hilirisasi dengan tata kelola yang profesional dan berbasis kompetensi, bukan semata penunjukan politis atau kedekatan pribadi.
Kata dia, investasi dengan nilai sangat besar harus dikelola oleh SDM dan lembaga yang memiliki rekam jejak kuat dalam agribisnis, manajemen rantai pasok, dan industrialisasi pertanian. Slamet meminta pemerintah memastikan adanya mekanisme audit independen, indikator kinerja yang jelas, dan pengawasan berlapis agar hilirisasi tidak hanya menjadi jargon pembangunan tanpa hasil konkret bagi petani.
Baca Juga: Dorong Kedaulatan Pangan, Slamet Desak Revisi UU Cipta Kerja
Selain itu, ia menegaskan hilirisasi harus dirancang berdasarkan data, peta komoditas, analisis agroekosistem, dan perencanaan jangka panjang. Pemerintah wajib menjamin keberlanjutan ekologi, termasuk pengendalian limbah industri dan perlindungan kawasan hutan, serta memperkuat infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan produksi, cold storage, dan akses logistik.
“Kita tidak boleh mengulang pola lama di mana nilai tambah hanya dinikmati oleh industri, sedangkan petani tetap berada pada posisi yang paling rentan,” ujarnya.
Slamet menegaskan hilirisasi hanya akan membawa manfaat besar bagi bangsa jika dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan keberpihakan nyata kepada petani. Ia menyebut DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, memastikan setiap rupiah dari investasi besar ini memberikan dampak langsung pada kesejahteraan petani, penguatan koperasi dan kelembagaan tani, dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia.
“Hilirisasi harus menjadi jalan peningkatan kesejahteraan petani, bukan hanya proyek berskala besar yang dinikmati segelintir pihak,” kata dia. (ADV)
