SUKABUMIUPDATE.com - Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi fokus utama Pemerintah Kota Sukabumi di bawah kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki. Lewat transformasi birokrasi, Ayep optimistis kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat, sehingga pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik bisa berjalan lebih optimal.
Hal ini dibedah secara mendalam dalam diskusi bertajuk “Birokrasi Kuat, Warga Sejahtera: Belajar dari Kepemimpinan Kota Sukabumi” yang digelar oleh Suryakanta Institute. Dialog ini menarik perhatian karena mempertemukan Wali Kota Ayep Zaki bersama dari akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), yaitu Wakil Rektor Dr. Arie Sujito serta Sosiolog Dr. Andreas B. Widyanta.
"Penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi Pemerintah Kota Sukabumi menempatkan kompetensi, integritas, dan kinerja sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya aparatur, sehingga tercipta birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil," papar Ayep Zaki.
Baca Juga: Kode Malaikat, Jatah Rp 100 Juta Tiap Jumat untuk Wamen Imipas dari Korupsi Izin Tinggal WNA
Ayep Zaki juga menambahkan sejumlah capaian Kota Sukabumi. Sebut di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan tata kelola pemerintahan berbasis merit, serta keberhasilan menjaga harmonisasi sosial di tengah keberagaman masyarakat.
"Kota Sukabumi bahkan berhasil masuk dalam jajaran kota dengan tingkat toleransi yang baik di Indonesia, menempati peringkat keenam dalam indeks kota toleran," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ayep Zaki juga membagikan pengalaman memimpin Kota Sukabumi di tengah berbagai tantangan birokrasi di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Baca Juga: Telur Dadar Dilarang, Prabowo Minta Mitra MBG Sajikan Ceplok atau Rebus
"Tapi transformasi birokrasi Kota Sukabumi sekarang berhasil mendorong capaian reformasi birokrasi hingga 90,3 persen sekaligus mempercepat peningkatan PAD," tukasnya.
Keberhasilan tersebut tidak diraih secara mudah. Pemerintah Kota Sukabumi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan kapasitas sumber daya manusia hingga penataan kondisi fiskal daerah.
Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kapabilitas aparatur dilakukan melalui intervensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang didukung penerapan Key Performance Indicator (KPI).
Baca Juga: Kisah Pilu Keluarga Maulana, Menunggu Kepulangan Anak yang Hilang Hampir 4 Tahun
"Sementara dari aspek keuangan, pemerintah menyusun target fiskal jangka pendek dan jangka panjang untuk memperkuat PAD sebagai fondasi APBD yang lebih sehat dan berkelanjutan," jelasnya.
Ayep menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat berjalan hanya melalui instrumen birokrasi. Oleh Karena itu, pemerintah berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat hingga tingkat akar rumput agar memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong kemajuan daerah secara progresif dan berkelanjutan.
Menanggapi pengalaman tersebut, Dr. Arie Sujito menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Menurutnya, krisis ekonomi dan berbagai persoalan tata kelola sering kali lahir dari kebijakan yang tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks itu, seorang pemimpin dituntut tidak hanya mampu membaca persoalan, tetapi juga menghadirkan solusi yang konkret.
Baca Juga: Duplikasi Jembatan Pamuruyan Cibadak Dibuka, Perhatikan Rambu Pengarah!
"Kepemimpinan Ayep Zaki menunjukkan upaya mencari jalan keluar atas berbagai persoalan daerah sekaligus membangun negosiasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas ruang gerak pembangunan," terang Arie Sujito.
Dalam ruang kebijakan yang terbatas tersebut, tambahnya, seorang pemimpin dituntut berani mengambil risiko, meskipun langkah yang ditempuh tidak selalu populer di hadapan publik.
“Prioritas utama tetap harus merujuk pada kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapainya dibutuhkan kemampuan politik untuk menerjemahkan tantangan dan mengelola berbagai kepentingan yang ada. Saya menilai, Pak Ayep punya motivasi yang besar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Sukabumi,” ujarnya.
Sedangkan Dr. Andreas B. Widyanta menggarisbawahi pentingnya dimensi sosiologis dalam tata kelola pemerintahan. Ia menyebut terdapat tiga kapasitas demokrasi yang perlu dijaga untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif.
Pertama, kualitas demokrasi harus tetap terpelihara di tengah praktik meritokrasi. Kedua, integritas aparatur sipil negara perlu diperkuat sembari memastikan inklusivitas bagi masyarakat yang beragam. Ketiga, pemerintah harus mampu merumuskan nilai publik yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan, baik dalam aspek welfare, prosperity, maupun well-being.
"Proses menuju well-being (kesejahteraan) membutuhkan perubahan yang tidak selalu mudah. Perubahan kerap memunculkan resistensi akibat ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian pihak. Karena itu, komunikasi publik menjadi faktor penting yang harus dibangun secara berkelanjutan, mendalam, dialogis, dan deliberatif," papar Andreas.
Di tengah derasnya arus informasi saat ini, menurutnya, komunikasi publik tidak cukup hanya menyampaikan pesan. Komunikasi harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara substantif serta membuka ruang dialog yang bermakna.
Para pembicara sepakat bahwa evaluasi birokrasi tidak seharusnya berhenti pada kepatuhan terhadap petunjuk teknis semata, melainkan harus bertumpu pada pencapaian tujuan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Birokrasi yang kuat dan berkualitas pada akhirnya tercermin dari meningkatnya kesejahteraan serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
