SUKABUMIUPDATE.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan ketelitian dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arahan ini disampaikan menyusul sejumlah insiden keracunan makanan yang terjadi sejak program dijalankan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan perintah Presiden itu seusai mengikuti rapat bersama sejumlah pejabat tinggi negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 3 Mei 2025. Rapat turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
"Sehingga kami bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kami adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," kata Dadan dikutip dari Tempo.co, Minggu (4/5/2025).
Menurut Dadan, pelaksanaan MBG masih menemui kendala, terutama dalam aspek pengawasan mutu dan keterbatasan sarana pendukung yang disiapkan para mitra. Untuk mengatasi hal ini, BGN tengah menyusun dan memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam proses seleksi dan supervisi mitra penyedia makanan.
“Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra,” katanya.
Baca Juga: Dua Kali Gagal! Program Makan Bergizi Gratis di SMPN 2 Cibadak Sukabumi Picu Kekecewaan
Dalam kesempatan itu, Dadan juga mengungkapkan bahwa BGN tengah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik sebanyak 30.000 calon Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pendidikan gelombang ketiga ini ditargetkan selesai pada akhir Juli 2025.
Hingga saat ini, sekitar 2.000 orang telah menyelesaikan pendidikan, meskipun enam orang di antaranya mengundurkan diri. "Sehingga SDM-nya baru ada 1.994," ujar Dadan.
BGN disebut tengah mempercepat pelaksanaan MBG agar manfaatnya bisa dirasakan secara lebih luas. Selain penguatan sumber daya manusia, aspek infrastruktur juga menjadi fokus, karena jumlah fasilitas SPPG yang tersedia masih belum mencukupi.
“Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” imbuh Dadan.
Terkait pendanaan, Dadan menyatakan bahwa persoalan anggaran sudah selesai dibahas di tingkat politik. “Anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa itu sudah diselesaikan secara politis,” katanya.
Di tengah upaya percepatan tersebut, sejumlah laporan dugaan keracunan makanan MBG mencuat di berbagai daerah. Salah satunya di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, di SDN 33 Kasipute pada Rabu, 23 April 2025. Belasan murid dilaporkan mengalami mual dan muntah setelah mencium bau tak sedap dari paket makanan yang berisi nasi, chicken karage, tahu goreng, dan sayur sop. Kepala sekolah, Santi Jamal, menyebut aroma tidak layak berasal dari ayam krispi dalam menu tersebut. Polisi menyatakan 53 dari 1.026 paket makanan teridentifikasi tidak segar.
Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Senin, 21 April 2025. Sebanyak 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 mengalami gejala keracunan. Kejadian ini menjadi bagian dari status Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan pemerintah daerah, menyusul total 176 warga yang terdampak setelah menyantap hidangan dalam acara hajatan warga.
Sementara di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa, 18 Februari 2025, sebanyak 29 siswa SD Katolik Andaluri dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG. Para siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual dan muntah.
Sumber: Tempo.co
