SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet mengungkapkan keprihatinannya sekaligus mengkritik dengan tegas sikap Kementerian Pertanian (Kementan) yang diduga berupaya menutupi kegagalan pelaksanaan program Food Estate di Indonesia.
Hal itu disampaikan Slamet untuk merespons aksi Kementan di mana diduga mengganti tanaman singkong yang sebelumnya gagal ditanam Kementerian Pertahanan oleh jagung. Penanaman baru ini menggunakan media polybag yang artinya penamanan jagung tidak dilakukan di atas tanah lokasi Food Estate di Kalimantan Tengah.
Slamet yang merupakan legislator asal daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidak ikut-ikutan menutupi fakta gagalnya Food Estate di lapangan. Menurutnya, persoalan perut masyarakat jangan dipertaruhkan hanya untuk menutupi kegagalan pihak-pihak tertentu.
"Kementerian Pertanian harusnya fokus pada arah kebijakan pertanian melalui pencapaian dan pemenuhan program yang sudah dicanangkan Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR RI. Program itu juga yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian. Jangan melakukan kegiatan yang justru memanipulasi keadaaan seperti proyek tanaman jagung akal-akalan di lokasi Food Estate," kata Slamet dalam keterangannya, Jumat (22/12/2023).
Baca Juga: Harga Beras Naik Jelang Nataru, Slamet: Pemerintah Jadi Pengemis pada Pengusaha
Perubahan komoditas tanaman yang sebelumnya singkong menjadi jagung yang ditanam dalam polybag ini viral di media sosial X setelah diinvestigasi organisasi independen Greenpeace bersama sejumlah Non-Governmental Organization (NGO) lainnya. Investigasi ini mengungkap fakta bahwa diduga ada upaya Kementan menutupi kegagalan Food Estate.
Diketahui, Food Estate yang diinisiasi dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan dan mengatasi masalah kelaparan telah menemui berbagai tantangan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Program ini merupakan tanggung jawab Kementerian Pertahanan yang dikomandoi Prabowo Subianto (calon Presiden RI 2024-2029).
Kegagalan Food Estate juga banyak disuarakan oleh NGO yang menyatakan keprihatinan terhadap dampak lingkungan dan sosial yang timbul. Mereka menyoroti kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, termasuk deforestasi dan degradasi tanah yang merugikan biodiversitas.
Kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi program juga menjadi perhatian serius. NGO menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini dan mendesak pemerintah segera meninjau kebijakan yang dapat merugikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Siaran Pers
