SUKABUMIUPDATE.com - Dengan mengatasnamakan elemen masyarakat sipil Indonesia di Belanda yang terdiri atas diaspora, pelajar, pekerja, dan profesional, sebuah deklarasi bertajuk Deklarasi Amsterdam resmi disampaikan pada Rabu (17/6/2026).
Dalam deklarasi tersebut, mereka menyatakan sikap politik untuk membentuk Blok Politik Alternatif sekaligus mendaulat Dandhy Dwi Laksono memimpin proses konsolidasi bersama Gerakan Reset Indonesia, Indonesia Baru, dan berbagai elemen masyarakat sipil yang memiliki mis serupa.
Krisis Representasi dan Sistem Politik yang Rusak
Deklarasi tersebut menilai sistem politik Indonesia tengah mengalami krisis representasi yang serius. Partai politik dinilai telah berubah menjadi kendaraan elite dan pemodal yang lebih berorientasi pada perburuan rente dibandingkan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Sebagai dasar argumentasi, deklarasi itu mengutip penurunan kualitas demokrasi Indonesia berdasarkan indeks Varieties of Democracy (V-Dem) yang disebut mencapai angka 0,30, terendah sejak era Reformasi.
Baca Juga: Gempa M6,7 Guncang Tenggara Palu Sulteng, Kedalaman 10 Km
Menurut mereka, kondisi tersebut bukan sekadar kegagalan figur atau pemerintahan tertentu, melainkan menunjukkan adanya kerusakan sistemik yang semakin mendalam.
Deklarasi juga menilai bahwa golongan putih (golput) merupakan bentuk penolakan yang logis terhadap sistem yang gagal melakukan koreksi internal. Namun demikian, mereka berpandangan bahwa golput saja tidak cukup dan diperlukan perubahan struktural yang lebih mendasar.
Masyarakat Sipil Dinilai Harus Memimpin Perubahan
Deklarasi mengacu pada riset Vedi Hadiz dan Richard Robison dalam buku Oligarchy and the End of Reformasi yang menyebut oligarki pascareformasi justru semakin terkonsolidasi di dalam institusi demokrasi.
Atas dasar itu, mereka berpandangan perubahan tidak lagi cukup dilakukan melalui kritik dari luar ataupun menitipkan aspirasi kepada partai-partai lama.
Sebaliknya, perubahan dinilai harus dipimpin oleh masyarakat sipil yang terorganisasi melalui pembentukan Blok Politik Alternatif sebagai wadah untuk mengonsolidasikan kekuatan rakyat, merebut kembali ruang politik secara demokratis, sekaligus mempersiapkan lahirnya partai politik alternatif dalam jangka panjang.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Bakal Disetop Sementara oleh BGN Saat Libur Sekolah
Dandhy Dwi Laksono Didapuk Memimpin Konsolidasi
Penegasan Penting
- Kami tidak mendaulat Dandhy sebagai calon presiden.
- Kami tidak menjadikan Dandhy sebagai mesias politik ataupun pemilik gerakan.
- Kami mendaulatnya semata-mata untuk memimpin fase awal konsolidasi gerakan rakyat.
- Kami mendukung Dandhy bukan karena percaya satu orang dapat menyelamatkan Indonesia, melainkan karena diperlukan titik awal untuk membangun kerja kolektif yang terorganisasi.
Rekam Jejak Jadi Alasan Pemilihan
Pemilihan Dandhy disebut didasarkan pada rekam jejak perjuangan sosial yang dinilai konsisten selama bertahun-tahun. “Bukan berdasarkan silsilah dinasti politik atau besarnya kekuatan finansial, melainkan berdasarkan rekam jejak perjuangan sosial yang nyata,” tulis dalam keterangan.
Selama bertahun-tahun, Dandhy konsisten terlibat dalam berbagai isu publik. Ia membangun jejaring literasi dan advokasi warga dari Aceh hingga Papua, baik melalui kerja lapangan maupun ruang digital.
Ia menunjukkan keberanian menghadapi tekanan kekuasaan, menjaga independensi dari partai politik, serta mampu menjembatani kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terfragmentasi—mulai dari komunitas keagamaan, masyarakat adat, budayawan, buruh, hingga mahasiswa.
Perjalanannya ke berbagai wilayah Indonesia memberinya pemahaman langsung mengenai bagaimana kekayaan hayati, nilai-nilai spiritual, dan keragaman budaya bangsa terancam oleh model pembangunan yang semakin tersentralisasi dan ekstraktif. Dalam situasi tersebut, kedaulatan politik rakyat terus digadaikan kepada kepentingan pemodal dan oligarki.
Tiga Maklumat Deklarasi Amsterdam
Deklarasi Amsterdam memuat tiga poin utama, yakni:
1. Menyatakan Darurat Politik
Menegaskan kebutuhan mendesak akan hadirnya Blok Politik Alternatif sebagai instrumen koreksi mendasar terhadap sistem politik Indonesia saat ini.
2. Konsolidasi Blok Politik Rakyat
Mendaulat Dandhy Dwi Laksono sebagai simbol daulat rakyat untuk mendorong dan mengorganisasi Gerakan Reset Indonesia dan Indonesia Baru, bersama berbagai elemen masyarakat sipil lainnya: gerakan koperasi, gerakan adat, gerakan agraria, komunitas keagamaan, petani, buruh, nelayan, pelajar, dan mahasiswa, guna menyelenggarakan Kongres Rakyat yang demokratis dan damai. Kongres tersebut bertujuan menyusun pakta perjuangan, manifesto politik, struktur organisasi, serta arah perjuangan Blok Politik Alternatif.
3. Seruan Aksi Nasional
Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil: petani, nelayan, buruh, mahasiswa, jurnalis, diaspora, komunitas keagamaan, serta pelaku seni dan budaya untuk menggulirkan deklarasi serupa dan melakukan konsolidasi gerakan di wilayah masing-masing.
