TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
bankbjb

Apa Itu Sanksi Demosi? Hasil Sidang Etik Polri yang Diterima Bharada E

Sanksi Demosi tercantum dalam Pasal 1 Angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012.

Penulis
Kamis 23 Feb 2023, 11:30 WIB

Ilustrasi. Sanksi Demosi - Hasil Sidang Etik Polri yang Diterima Bharada E | Foto: Pixabay/succo

SUKABUMIUPDATE.com - Sanksi Demosi satu tahun resmi diberikan kepada Bhayangkara Dua atau Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Hasil ini ditetapkan usai Bharada E menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Rabu (22/2/2023).

Seperti diketahui sebelumnya, sidang etik Bharada E dilakukan usai dirinya divonis selama satu tahun enam bulan atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Demosi adalah sanksi etik yang harus dijalani usai Bharada E menjalani hukuman pidana.

Hasil sidang etik Bharada E tersebut diumumkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Ahmad Ramadhan. Ramadhan juga menuturkan Bharada E atau Richard Eliezer tak akan diberhentikan sebagai anggota Polri.

"Atas terduga pelanggar Richard Eliezer Pudihang Lumiu ditetapkan masih bisa dipertahankan," kata Ramadhan saat ditemui di Gedung TNCC Mabes Polri, dikutip via Tempo, Kamis (23/2/2023).

Baca Juga: Profil Ade Ary Syam Indradi, Kapolres Metro Jaksel Asal Sukabumi

Ramadhan menyatakan Bharada E atau Richard Eliezer akan menjalani sanksi etik tersebut setelah menjalani hukuman pidana.

Lantas, Apa Itu Sanksi Demosi?

Melansir laman Polri, Sanksi Demosi merupakan salah satu sanksi yang terdapat dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Demosi artinya memindahkan anggota polisi dari hierarki yang ia tempati ke jabatan yang lebih rendah.

Sanksi Demosi tercantum dalam Pasal 1 Angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aturan tersebut berbunyi: “Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda.”


Halaman :
Berita Terkait
BERITA TERPOPULER
Berita Terkini