SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah tengah melakukan kajian mendalam mengenai rencana pemotongan gaji anggota Kabinet Merah Putih dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah efisiensi ini dipertimbangkan menyusul ancaman stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional yang tertekan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
"Kami sedang detailkan kajiannya," kata Prasetyo di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Meskipun penghematan mulai dikaji, Prasetyo menegaskan bahwa stok BBM di Indonesia saat ini masih dalam kategori aman. Pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pasokan hingga 25 hari ke depan, sesuai dengan kapasitas penyimpanan (storage) nasional.
"Ketahanan 25 hari itu adalah mekanisme storage. Begitu penyimpanan kosong, akan langsung diisi kembali. Namun, kondisi saat ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk melakukan efisiensi anggaran," jelasnya.
Baca Juga: Lebaran Tenang, Kementerian ESDM Pastikan Tarif Listrik Tak Naik Hingga Juni 2026
Selain opsi pemotongan gaji, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mulai bermigrasi ke transportasi publik guna mengurangi konsumsi BBM secara nasional sebagai langkah antisipatif.
Wacana penghematan ini sebelumnya telah ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Presiden meminta seluruh jajaran kabinet waspada, meski Indonesia belum masuk dalam fase krisis.
Dalam arahannya, Prabowo memberikan perbandingan mengenai langkah ekstrem yang diambil Pakistan melalui kebijakan critical measures. Negara tersebut diketahui telah memangkas hari kerja hingga memotong gaji para pejabat tinggi demi menjaga stabilitas ekonomi.
“Ini langkah Pakistan, ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi, mereka menganggap ini sudah kritis. Jadi, dikatakan critical measures seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu Covid,” kata Prabowo dalam sidang tersebut.
Sumber: Tempo.co
