SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru menyusul pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Hal ini disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Kamis, 9 Oktober 2025. “Daerah harus bisa cerdas dan inovatif mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil,” ujar Tito seperti dikutip Tempo.co.

Mendagri menyoroti potensi optimalisasi penerimaan pajak dari sektor restoran, hotel, dan parkir yang dinilai belum digarap maksimal. Menurutnya, masih banyak kebocoran dalam pemungutan pajak daerah yang menyebabkan potensi penerimaan tidak sepenuhnya masuk ke kas pemerintah.

“Yang sudah ada saja, restoran dan hotel, misalnya. Banyak yang belum disetorkan ke dinas pendapatan. Pajak parkir juga harus dibuat dalam sistem agar yang tadinya bocor bisa masuk ke kas pemerintah daerah,” tegasnya.

Baca Juga: Rekam Jejak di Ekonomi, Yulipri Kini Pimpin Diskominfosan Kabupaten Sukabumi

Lebih lanjut, Tito mengingatkan kepala daerah agar tidak langsung pesimistis menyikapi pengurangan TKD. Ia meminta pemda terlebih dahulu melakukan evaluasi dan efisiensi anggaran sebelum mengeluhkan kekurangan dana.

“Jangan melihat angka, kemudian dibandingkan dengan tahun ini, lalu menyatakan ‘kami kurang’. Lakukan dulu exercise efisiensi,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam APBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 693 triliun—turun 24,8 persen dari outlook 2025 sebesar Rp 864,1 triliun. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan TKD sebesar Rp 650 triliun, namun DPR dan pemerintah menyepakati tambahan sebesar Rp 43 triliun.

Kendati demikian, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun.

Sumber : Tempo.co