Temui Pelajar di Cicurug, Muhammad Jaenudin Ajak Generasi Muda Berpikir Kritis

Sukabumiupdate.com
Rabu 25 Feb 2026, 19:27 WIB
Temui Pelajar di Cicurug, Muhammad Jaenudin Ajak Generasi Muda Berpikir Kritis

Anggota DPRD Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, menggelar kegiatan "DPRD Mengabdi" di SMAN 1 Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Selasa (24/2/2026). (Sumber Foto: SU/Ibnu)

SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, menggelar kegiatan "DPRD Mengabdi" dalam rangka Pendidikan Demokrasi di SMAN 1 Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Selasa (24/2/2026). Kegiatan ini bertujuan menanamkan pemahaman dasar tentang politik dan demokrasi kepada pelajar sejak dini.

Di hadapan para siswa SMAN 1 Cicurug, Jaenudin menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya generasi Alpha dan Gen Z, agar peka terhadap perkembangan informasi di era telekomunikasi saat ini.

Ia menyebut, derasnya arus informasi harus diimbangi dengan sikap kritis, terutama dalam menyikapi isu pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi dan politik.

“Sikap kritis itulah yang nantinya akan menghantarkan kita menjadi pemimpin masa depan,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga memberikan edukasi demokrasi kepada para siswa. Ia menyebut bahwa berpolitik tidak selalu berarti harus terjun ke partai politik.

“Berpolitik itu bukan harus ikut partai politik. Tapi berpolitik itu soal kemampuan kita menentukan sikap, mau bagaimana dan seperti apa,” katanya.

Baca Juga: Muhammad Jaenudin Tegaskan SMA Negeri di Jabar Bebas Pungutan

Dalam kesempatan tersebut, Jaenudin juga memaparkan sejumlah program strategis bidang pendidikan yang tengah diperjuangkan di tingkat provinsi.

Ia menyampaikan pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk sekolah-sekolah negeri di Jawa Barat, terutama di Sukabumi, terus didorong. Selain itu, terdapat pembangunan unit sekolah baru (USB), termasuk di wilayah Cibitung, meski saat ini prosesnya belum sepenuhnya selesai.

Jaenudin juga menyoroti persoalan ijazah yang masih ditahan, khususnya di sekolah swasta. Menurutnya, dengan adanya subsidi pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BOS dan BOS daerah, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, seharusnya tidak ada lagi penahanan ijazah.

“Kalau mau menagih, ke orang tua. Jangan menahan ijazahnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, peran aktif semua pihak, termasuk DPRD dan media, diperlukan agar persoalan tersebut tidak terus terjadi dan hak siswa tetap terlindungi. (adv)

Berita Terkait
Berita Terkini