SUKABUMIUPDATE.com – Yulipri, ST., MT., resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Sukabumi, dalam rotasi jabatan di Aula Sekretariat Daerah, Rabu (8/10/2025). Pelantikan ini menandai babak baru dalam perjalanan karier birokrat yang memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan perencanaan pembangunan daerah.
Diskominfosan merupakan organisasi perangkat daerah yang memegang peranan strategis dalam mendukung kinerja pemerintahan melalui pengelolaan informasi publik, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, sistem persandian untuk keamanan data, serta pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
Sebagai nahkoda baru di dinas tersebut, lulusan teknik sipil Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta dan pascasarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) beserta pengalaman lintas sektoral yang dimilikinya diharapkan mampu membawa perubahan positif, terutama dalam memperkuat tata kelola komunikasi pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
Baca Juga: Dari Staf Ahli, Ahmad Samsul Bahri Resmi Pimpin DPMD Kabupaten Sukabumi
Sebelum dipercaya memimpin Diskominfosan, Yulipri memiliki rekam jejak panjang di birokrasi. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Data di Bappeda, kemudian dipercaya memimpin Dinas Koperasi dan UKM, serta terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan pelantikan ini merupakan bagian dari penataan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Pelantikan ini adalah bagian dari manajemen ASN yang harus dilakukan secara akuntabel dan sesuai regulasi. Ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi proses regenerasi birokrasi agar organisasi berjalan dinamis dan profesional,” ujar Asep, dikutip dari akun resmi Pemkab Sukabumi.
Baca Juga: Setelah Sempat Ditunda, Persib Bandung vs Borneo FC Siap Digelar 5 Desember 2025
Ia menambahkan, mutasi dan promosi jabatan dilaksanakan secara transparan, berbasis norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) serta melalui platform digital kepegawaian. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan pejabat berkompeten dapat menempati posisi strategis.
“Regenerasi menjadi hal penting untuk kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. Kita harus memastikan pejabat yang memiliki kapabilitas tidak gagal promosi hanya karena sistem seleksi yang tidak mendukung,” tegasnya. (adv)
