Banyak Pemda Rekrut Honorer Karena Kedekatan, Tito: Minim Kompetensi, Jadi Beban APBD
Sentilan Keras Tito Karnavian: Banyak Honorer Direkrut karena Kedekatan, Jadi Beban Belanja Daerah.
Sentilan Keras Tito Karnavian: Banyak Honorer Direkrut karena Kedekatan, Jadi Beban Belanja Daerah.
Mendagri Tito Karnavian menerbitkan Permendagri 11/2026 yang mengatur skema pajak kendaraan listrik sebagai objek pajak daerah dengan insentif khusus.
Pernyataan Tito soal Bantuan Malaysia Tuai Kritik Tokoh Senior Negeri Jiran.
Pemberhentian diputuskan karena Mirwan berangkat umroh ditengah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayahnya beberapa waktu lalu.
Penghargaan tersebut diberikan kepada 57 pemerintah daerah, yaitu 19 pemerintah provinsi, 19 pemerintah kabupaten, dan 19 pemerintah kota
Menteri Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru menyusul pemotongan dana transfer ke daerah (TKD)
Sekda perlu menjalankan fungsi administratif pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi.
Mendagri Tito Karnavian ungkap rencana penyelenggaraan orientasi kepemimpinan (retret) khusus bagi para Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Mendagri Imbau Pemda Tak Ragu Gunakan APBD untuk Dukung Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas capaian positif dalam pengelolaan APBD 2025.
enteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui anggaran menjadi kendala utama membentuk daerah otonomi baru atau DOB
Tito meminta kepala daerah mengoptimalkan target pendapatan APBD.
Tito meminta pemerintah daerah betul-betul mengefisiensikan penggunaan APBD.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan bahwa kegiatan retret kepala daerah ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Mendagri Tito Karnavian memastikan pelaksanaan pelantikan kepala daerah bakal diundur ke tanggal lain.
Akan tetapi, belakangan muncul opsi untuk menunda pelantikan tersebut. Sebab, sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi masih berjalan, termasuk Kabupaten Sukabumi.
Mendagri Tito menyebut pemakaian APBD untuk program unggulan Presiden Prabowo itu tak diwajibkan. Ia juga mengaku akan melihat terlebih dulu kapasitas fiskal atau kesanggupan masing-masing daerah yang mau berpartisipasi.
Daerah diklaim siap dukung program Makan Bergizi Gratis lewat APBD, Mendagri Tito Karnavian menyebut nilainya hampir Rp5 Triliun.