SUKABUMIUPDATE.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, A. Yamin, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tengah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menghidupkan kembali operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.
Menurut Yamin, langkah ini diambil karena kondisi bandara yang belum berkembang optimal menyebabkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola terus mengalami kerugian finansial setiap tahunnya.
"Salah satu yang dibahas Komisi I adalah bagaimana pemerintah mendorong agar Kertajati kembali hidup. Itu kan perintah dari Pak Presiden," kata Yamin kepada sukabumiupdate.com di Parungkuda Sukabumi, Selasa (9/12/2025).
Ia menjelaskan, salah satu kebijakan yang direncanakan adalah menjadikan Kertajati sebagai bandara keberangkatan jemaah haji. Selain itu, penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta juga akan dikurangi dan sebagian dialihkan ke Kertajati sebagai upaya pemerataan layanan penerbangan.
“Rencananya Kertajati menjadi bandara jemaah haji. Termasuk penerbangan dari Halim akan dikurangi,” jelasnya.
Baca Juga: DPRD Jawa Barat Lestarikan Budaya Sunda Lewat Sapa Warga Sukabumi
Yamin menilai bahwa secara fisik, Kertajati sudah memiliki fasilitas yang memadai. Namun, secara finansial, operasional bandara masih sangat bergantung pada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena minimnya pendapatan. Ia berharap kehadiran direktur BUMD yang baru dapat menghadirkan inovasi dalam pengelolaan.
“Kalau kita lihat, penerbangan semakin berkurang. Kerugian itu wajar karena penghasilannya tidak ada. Kita terus menambah modal melalui APBD,” ujarnya.
Selain penerbangan haji, Yamin menyebut pemerintah juga mempertimbangkan untuk memusatkan layanan penerbangan di wilayah Jawa Barat bagian timur di Kertajati. Ini diharapkan dapat menciptakan pemilahan wilayah layanan yang efektif.
“Nanti ada pemilahan wilayah. Untuk Jabar timur dikonsentrasikan di Kertajati,” tuturnya.
Yamin menegaskan bahwa keberhasilan dan prospek ekonomi Kertajati di masa depan sepenuhnya bergantung pada dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Langkah ini sangat penting agar beban keuangan daerah tidak terus meningkat.
“Kalau pusat mendorong, insyaallah Kertajati masih bisa hidup. Ini juga kebijakan pusat,” tandasnya. (adv)
