SUKABUMIUPDATE.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi Partai Demokrat, A. Yamin, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan di Jabar, terutama menyangkut keberlangsungan sekolah swasta yang dinilai semakin tertekan akibat kebijakan pemerintah provinsi.

Salah satu kebijakan yang disorot adalah aturan rombongan belajar (rombel) sebanyak 50 siswa di sekolah negeri. Menurut Yamin, kebijakan ini berdampak signifikan terhadap eksistensi sekolah swasta yang mulai kehilangan peserta didik.

“Masalah rombel 50 siswa ini sangat berdampak. Banyak murid yang ditarik ke sekolah negeri, membuat sekolah swasta kehilangan peserta didik. Padahal, pembangunan pendidikan tidak hanya ditopang oleh sekolah negeri. Sekolah swasta juga punya kontribusi besar,” ujar Yamin kepada sukabumiupdate.com, Kamis (24/7/2025).

Baca Juga: A Yamin Dukung Sukabumi Jadi Kawasan Konservasi dalam Revisi RTRW Jabar

Ia mencontohkan kondisi yang ditemui langsung di lapangan, khususnya di wilayah Cirebon, di mana sebuah sekolah swasta hanya memiliki satu murid yang aktif.

“Saya lihat sendiri di Cirebon, ada sekolah swasta yang hanya memiliki satu murid. Ini kondisi nyata di lapangan,” ungkapnya.

Selain itu, Yamin juga menyoroti kebijakan pembebasan biaya pengambilan ijazah bagi siswa yang masih memiliki tunggakan. Ia menyebut kebijakan tersebut ideal untuk sekolah negeri, namun kurang relevan jika diterapkan di sekolah swasta.

“Kalau sekolah negeri itu kan didukung dan dibiayai langsung oleh pemerintah, jadi wajar kalau gratis. Tapi bagaimana dengan swasta, sumber utama mereka ya dari iuran wali murid,” kata dia.

Melihat berbagai persoalan tersebut, Yamin mendorong Pemerintah Provinsi Jabar untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pendidikan agar lebih berkeadilan dan memperhatikan semua penyelenggara pendidikan, termasuk sekolah swasta.

“Kami dari DPRD tentu mendorong agar kebijakan Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) dan jajaran terkait segera menindaklanjuti persoalan ini secara bijak,” tandasnya. (adv)