SUKABUMIUPDATE.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, menggelar kegiatan Reses III Tahun 2025 di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Senin (21/7/2025). Dalam agenda ini, ia menyampaikan sejumlah isu penting terkait arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa Barat, terutama dalam sektor infrastruktur dan pendidikan.
Jaenudin menjelaskan bahwa seluruh alokasi pergeseran anggaran saat ini diprioritaskan untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta penerangan jalan umum di wilayah Jawa Barat. Hal ini menjadi fokus utama pemerintah provinsi dan DPRD Jabar demi memperbaiki kualitas infrastruktur dasar yang sebelumnya rusak atau kurang layak.
"Seluruh anggaran pergeseran difokuskan ke jalan dan penerangan jalan. Jadi untuk sektor lain seperti bantuan handtraktor, untuk saat ini tertunda karena Gubernur dan DPRD ingin konsentrasi memperbaiki jalan-jalan provinsi. Alhamdulillah sekarang sudah terlihat lebih bagus," ujar Jaenudin dalam keterangannya.
Baca Juga: Kondisi Terkini Bagas, Korban TPPO Asal Sukabumi: Ditahan Polisi Kamboja, 3 Hari Tak Makan
Dalam konteks Bantuan Provinsi (Banprov), Jaenudin menambahkan bahwa terjadi pergeseran prioritas. Jika sebelumnya Banprov bisa dialokasikan untuk rehabilitasi bangunan, kini diarahkan untuk mendukung infrastruktur pedesaan. Alokasinya pun meningkat dari Rp150 juta menjadi Rp190 juta per titik.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur secara terintegrasi. "Kalau jalan nasional bagus, jalan provinsi bagus, maka jalan kabupaten juga harus bagus. Pembangunan harus sinkron dari atas hingga ke desa dan kecamatan," paparnya.
Dalam reses tersebut, Jaenudin juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 tengah melakukan efisiensi anggaran, termasuk mengalokasikannya untuk program makan bergizi gratis bagi pelajar, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Masih dalam ranah pendidikan, Jaenudin mengungkapkan bahwa Gubernur Jabar baru saja menetapkan kebijakan penting dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui SPMB 2025. Salah satunya adalah mengakomodasi Program Antisipasi Putus Sekolah (PAPS) dengan menambah jumlah rombongan belajar di sekolah negeri.
Baca Juga: Sering Terlihat Sama! Yuk Kenali Perbedaan Gugup dengan Cemas
"Penambahan ini memang menuai kritik dari sekolah swasta karena berdampak pada minat masuk, tapi tujuan utamanya adalah agar tidak ada anak yang putus sekolah. Sebanyak hampir 41 ribu siswa baru tertampung di SMA dan SMK negeri se-Jabar," jelas Jaenudin.
Sebagai bentuk dukungan terhadap sekolah negeri, Pemprov Jabar juga mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendamping sebesar Rp1,5 juta per siswa, yang diharapkan dapat mengurangi potensi pungutan di sekolah-sekolah negeri. Adapun siswa di sekolah swasta mendapat BOS pendamping sebesar Rp600 ribu.
Di akhir penyampaiannya, Jaenudin berharap seluruh kebijakan ini dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pelosok seperti selatan Sukabumi. (Adv)
