SUKABUMIUPDATE.com – Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa warga Sukabumi kembali menjadi sorotan. Salah satu korban mengalami penyiksaan dan penelantaran setelah dijanjikan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), namun justru menjadi korban sindikat perdagangan orang lintas negara hingga terlantar di Tiongkok dan disiksa jaringan di Kamboja.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, A. Yamin menyampaikan keprihatinan dan menekankan pentingnya kewaspadaan bagi masyarakat yang tergiur tawaran kerja ke luar negeri.
"Ini sebagai pengalaman dan pelajaran yang sangat besar untuk warga masyarakat, khususnya Kabupaten Sukabumi ya. Jadi kita harus lebih hati-hati ketika menerima tawaran kerja ke luar negeri," ujar A. Yamin saat diwawancarai sukabumiupdate.com, Rabu (2/7/2025).
Ia menyebut, praktik penipuan dalam modus kerja luar negeri kian beragam dan semakin kejam. Bahkan, lanjutnya, di beberapa negara, fakta di lapangan kerap bertolak belakang dengan janji awal yang disampaikan perekrut.
Baca Juga: Rakor Penataan Aset, Disdagin Sukabumi Sambut Rencana Aktivasi Pasar dan Terminal Cimanggu
“Hari ini di beberapa negara sudah ada yang menyimpang apa yang direncanakan dengan fakta kejadian di lapangan. Dulu kita pahami terkait masalah ISIS, hari ini di Kamboja walaupun pemerintah Kamboja sudah mendengar, sudah ada tindakan mengenai pelanggaran ini yang mana memperjualbelikan organ tubuh. Itu sangat tidak manusiawi, binatang pun tidak seperti itu. Hari ini ini manusia yang berperilaku lebih daripada binatang,” ungkapnya dengan nada geram.
Politisi Demokrat asal Sukabumi ini berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, baik di Sukabumi maupun daerah lainnya. Ia pun mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dan waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri.
“Semoga masyarakat Kabupaten Sukabumi dan masyarakat Indonesia umumnya terhindar dari persoalan-persoalan seperti ini. Jadi saya menganjurkan ke warga kita lebih selektif, lebih hati-hati, lebih waspada, jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Itu saja,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, A. Yamin mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja untuk turut aktif menanggulangi persoalan TPPO dan memperkuat edukasi ke masyarakat. Ia juga berharap adanya perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Nah mungkin nanti ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, diusulkan kepada kementerian, didorong sama nanti DPR RI. Ada rekan saya di DPR RI dari Fraksi Demokrat juga, mudah-mudahan nanti ada solusi lah. Karena ini kan yang berhubungan dengan luar negeri ya, tidak berhubungan dengan daerah, tidak berhubungan dengan Kabupaten. Tapi saya mendorong pemerintah daerah khususnya melalui Dinas Tenaga Kerja untuk berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” pungkasnya.
