SUKABUMIUPDATE.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (5/8/2025).
"Perubahan APBD bukan sekadar urusan teknis. Ini adalah momen penting untuk mengatur ulang skala prioritas secara strategis dan responsif," kata Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali.
Dalam paripurna tersebut, seluruh fraksi mulai dari Golkar, Gerindra, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Demokrat hingga PPP menyampaikan pandangannya teekait Raperda APBD tahun 2025. Mereka tak hanya menyoroti efektivitas belanja daerah dan layanan publik, tapi juga mengkritisi lambannya serapan anggaran tahun berjalan serta menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program strategis.
Baca Juga: Pemkot Sukabumi Jajaki Kerja Sama Kelola Sampah dengan SCG, Atasi TPA Cikundul Penuh 2026
Beberapa fraksi secara khusus mendesak agar Pemerintah Daerah lebih serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah, serta memastikan program-program unggulan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, menyambut baik semua masukan yang disampaikan. Ia menyebut pandangan fraksi-fraksi sebagai bentuk kontrol yang konstruktif terhadap kinerja eksekutif.
"Masukan ini sangat berharga untuk mengevaluasi kinerja dan menyempurnakan kebijakan anggaran. Kami akan kaji ulang program-program yang belum berjalan optimal, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi dan penguatan program unggulan daerah," ujar Andreas. (Adv)
