SUKABUMIUPDATE.com - Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berdampak langsung pada kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kabupaten Sukabumi. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menyiapkan langkah-langkah penguatan validasi data agar bantuan iuran kesehatan tetap tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Pendopo Sukabumi, Kamis (5/2/2026).
Sekda menjelaskan, saat ini kepesertaan PBI-JK tengah memasuki dua periode pemutakhiran berdasarkan DTSEN. Proses tersebut berdampak pada penonaktifan kepesertaan sejumlah warga yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria tingkat kesejahteraan keluarga.
"Kondisi ini menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah peserta aktif PBI-JK di Kabupaten Sukabumi secara bertahap," ujarnya.
Baca Juga: 164 Ribu Kartu KIS Warga Kabupaten Sukabumi Nonaktif, Dinkes Beri Tanggapan
Menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi dengan kehati-hatian agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, Pemkab Sukabumi mendorong penguatan proses verifikasi dan validasi data di lapangan melalui sinergi lintas perangkat daerah.
"Diharapkan adanya sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait, agar proses verifikasi dan validasi data berjalan optimal serta tepat sasaran, sehingga program jaminan kesehatan benar-benar menyasar masyarakat yang berhak menerima manfaat," kata Sekda.
Suasana Rakor JKN yang turut dihadiri Kadinsos Bambang Widyantoro.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Masykur Alawi, Kepala BPKAD Haerul Imam, Kepala Dinas Sosial Bambang Widyantoro, Kadisdukcapil Amir Hamzah hingga Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi dan Kepala BPS Kabupaten Sukabumi.
Kehadiran lintas instansi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan kepesertaan PBI-JK dan memastikan program jaminan kesehatan nasional tetap berjalan optimal di Kabupaten Sukabumi. (adv)
